Menu

Mode Gelap

Daerah · 4 Okt 2022

Bawaslu Kaltara: Perempuan Harus Berani Menolak Politik Uang


					Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani saat menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipasi  dengan Stakholder Tahun 2022 Perbesar

Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani saat menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipasi dengan Stakholder Tahun 2022

TARAKAN – Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024, Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan stakholder tahun 2022, di salah satu kafe di Jalan Martadinata, Kota Tarakan, Senin (3/10/2022).

Kegiatan sosialisasi diikuti seratus peserta dari stakholder terkait yang ada di Kota Tarakan dan sekitar 70 persen peserta adalah perempuan.

Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan stakholder tahun 2022 ini merupakan kegiatan Bawaslu RI.

width"400"
width"400"
width"400"

“Kita cukup berbangga karena kita Kaltara salah satu yang dipilih untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Walaupun di Bawaslu Provinsi Kaltara sendiri dan Bawaslu Tarakan ada kegiatan seperti ini,” jelasnya.

width"300"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"

Bawaslu RI memilih Tarakan untuk mengawali kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Kegiatan pengawas partisipatif tidak berhenti sampai disini saja dan akan terus dilakukan.

width"300"
width"300"
width"300"
width"300"

“Kita tahu bahwa keserentakan Pemilu/Pilkada 2024 dengan segala permasalahanya cukup komplek, sehingga pengawasan partisipatif di dalam melakukan tugas – tugas pengawasan kita berharap proses Demokrasi di Kaltara, di Tarakan berjalan dengan aman tertib dan damai dimana,” terangnya.

width"400"
width"400"

Selanjutnya, melalui pengawasan partisipatif semua peserta menyadari regulasi yang ada, kemudian para peserta memahami hak politik yang ada dan semua penyelenggara melaksanakan tugas dengan baik dan profesional.

width"200"
width"300"

Salah satu permasalahan dalam pemilihan umum yakni money politik, dan kelompok wanita paling rentan dengan money politik.

width"400"
width"400"

“Kelompok wanita ini renta dengan money politik, tentu yang kita harapkan perempuan yang paling pertama berani menolak politik uang,” harapnya.

width"400"
width"400"

Suryani menegaskan, dengan meningkatnya kesadaran pengawasan partisipatif politik sekarang, perempuan yang menjadi fokus atau ladang obyek politik uang harus berani menjawab, berani menolak dengan adanya politik uang. (wic/Iik)

width"400"
width"400"
Artikel ini telah dibaca 103 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Pertamina Luncurkan Program MyPertamina for Ojek Online: “Pahlawan Jalanan, Pahlawan Loyalitas

20 Agustus 2025 - 18:45

Muswil ke-3 PKS Kaltara Siap Digelar, Perkuat Barisan untuk Kemajuan Daerah

20 Agustus 2025 - 18:32

DPRD Kaltara dan Pemprov Teken Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025

20 Agustus 2025 - 17:50

Provinsi Anhui Jajaki Potensi Investasi Infrastruktur dan Perumahan di IKN

20 Agustus 2025 - 17:05

Pertamina Patra Niaga Kalimantan Meriahkan HUT ke-80 RI, Perlombaan di SPBU hingga Program Hadiah BrightGas

20 Agustus 2025 - 16:49

Kabid Humas Polda Kaltara Hadiri Panen Perdana Padi Lokal dan Peresmian Bangsal Pasca Panen di Tanjung Palas Timur

20 Agustus 2025 - 16:01

Trending di Daerah