Menu

Mode Gelap

Daerah · 16 Feb 2024 20:12 WITA ·

Terduga Pelaku Coblos di 2 TPS Tak Hadir Klarifikasi, Bawaslu Kembali Layangkan Surat Panggilan


					Jhonson Anggota Bawaslu Kota Tarakan Perbesar

Jhonson Anggota Bawaslu Kota Tarakan

TARAKAN – Terduga pelaku pencoblosan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak menghadiri panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan untuk klarifikasi.

Hal itu, disampaikan Anggota Bawaslu Kota Tarakan Johnson kepada Fokusborneo.com, Jumat (16/2/24).

width"300"
width"300"

Ia mengatakan, pihaknya menjadwalkan klarifikasi bagi terduga pelaku pencoblosan di dua TPS hari ini. Hanya saja, terduga pelaku tidak hadir memenuhi panggilan Bawaslu.

width"300"

“Temuan itu kan sudah diregister, selanjutnya itu adalah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Kita sudah kirimkan surat untuk klarifikasi, tapi belum ada yang hadir,” katanya.

Johnson menambahkan dikarenakan terduga pelaku tidak hadir, pihaknya kembali akan melayangkan panggilan kedua untuk hadir klarifikasi. Rencananya surat panggilan, akan dikirim pada tanggal 17 Februari 2024.

“Kalau penanganan pelanggaran kan terbatas, itu kurang lebih 7 hari. Makanya kita upayakan sebisa mungkin untuk diselesaikan, karena ini prosesnya masih klarifikasi makanya masih menunggu,” ujarnya.

width"300"

Apabila sampai panggilan kedua tetap tidak hadir, Johnson mengatakan akan membahas kembali pelanggaran pemilu ini dengan tim Gakkumdu disesuaikan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab penanganan pelanggaran pemilu, dilakukan secara tim di Gakkumdu.

width"400"

“Jika tetap tidak hadir, kita akan lanjutkan pembahasan dengan tim Gakkumdu. Kalau kemudian naik ke penyidikan, terduga bisa dipanggil paksa tim Gakkumdu itu kewenangan kepolisian karena di Bawaslu tidak bisa memanggil paksa,” bebernya.

width"400"

Untuk jumlah terduga pelaku yang melakukan pencoblosan di dua TPS, dijelaskan Johnson tidak bisa dipublikasikan. Ia menegaskan yang jelas pelanggaran tersebut ada.

“Terduga pelaku ada lebih dari satu, tapi kita tidak bisa mempublikasin,” ucapnya.

Bila pelanggaran pemilu itu terbukti, ditegaksan Johnson terduga pelaku bisa terkena sanksi pidana. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nonor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di pasal 516 dengan ancaman hukuman 18 bulan dengan denda 18 juta.

“Bagi pelaku yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pidananya itu 18 bulan dengan denda 18 juta. Kemudian kalau dia mengaku sebagai orang lain, itu pidananya ada di pasal 533,” pungkasnya.

Sementara itu, pelanggaran pemilu dugaan coblos di dua TPS berbeda ini, temuan dari Pengawas TPS (PTPS).

Hanya saja, secara Bawalsu Kota Tarakan belum bisa menjelaskan secara detail pelanggaran pemilu tersebut.

Diduga, pelaku sekitar 7 orang yang  melakukan kecurangan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS berbeda. Saat ini, proses temuan tersebut masih didalami.(Mt)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 98 kali

blank badge-check

Redaksi

blank blank blank blank
Baca Lainnya

Calon Wakil Ibrahim Ali Mengerucut ke Satu Nama

23 Juni 2024 - 20:37 WITA

blank

Dispora Kaltara Siapkan 8 Venue untuk Gelaran Popda

23 Juni 2024 - 18:29 WITA

blank

DPUPR-Perkim Fasilitasi FGD Penyusunan Kalimantan Toll Road Masterplan (KTRM)

23 Juni 2024 - 17:43 WITA

blank

Dorong Peluang Kerjasama Pembangunan dengan Finlandia

23 Juni 2024 - 17:39 WITA

blank

Ketua DPRD Tana Tidung Jamhari Ajak Masyarakat Datang ke TPS 27 November

23 Juni 2024 - 07:24 WITA

blank

Peluncuran Tahapan Pilkada Berlangsung Meriah, KPU Tarakan Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya

23 Juni 2024 - 07:20 WITA

blank
Trending di Daerah