TARAKAN – Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di TPS 2 dan TPS 88 akhirnya diputuskan melalui sidang ajudikasi yang digelar, Senin (4/3/2024) di kantor Bawaslu Tarakan.
Dalam sidang tersebut dipetugas KPPS di TPS 2 dan TPS 88 secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi.
Bawaslu juga memerintahkan kepada KPU Tarakan untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap prosedur atau mekanisme tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tarakan, Johnson menegaskan kepada KPU Tarakan agar memberikan sanksi kepada KPPS di dua TPS tersebut.
“Atau tidak melibatkan terlapor 2 (KPPS TPS 88) dan terlapor 3 (KPPS TPS 2) sebagai petugas KPPS pada Pemilu selanjutnya. Itu yang menjadi putusan kami hari ini,” jelasnya.
Atas putusan ini, pihaknya memberikan waktu selama tiga hari bagi pelapor dan terlapor jika terdapat pengajuan sanggahan atau koreksi ke Bawaslu Tarakan.
“Sesuai dengan Perbawaslu, silahkan dilakukan koreksi kepada Bawaslu. Jika ada putusan kabupaten kota yang sekiranya ingin dikoreksi. Jika tidak ada koreksi, putusan ini wajib dilaksanakan oleh KPU,” tuturnya.
Sementara itu, pelapor, Zulkifli masih menyatakan pikir-pikir dalam waktu tiga hari untuk mengajukan koreksi. Menurutnya, ia sudah puas dengan putusan tersebut.
“Kalau saya pribadi sedikit lagi. Itu dilanjutkan dengan koreksi nanti,” katanya.
Terpisah, Plt Ketua KPU Tarakan, M. Taufik Akbar mengatakan masih akan mempelajarinya terlebih dahulu putusan yang diberikan oleh majelis. Setelah mempelajari, pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang sudah diperintahkan oleh Bawaslu Tarakan.
“Kita akan pelajari dulu (putusannya). Karena kita mau konsultasi ke provinsi juga. Kita akan laksanakan lah kalau sanksi memang kita akan berikan ke KPPS tapi kita sambil pelajari dulu,” singkatnya.
Diberitakan sebelumnya, KPU Tarakan, KPPS 88 dan KPPS 2 di Kelurahan Pamusian digugat oleh masyarakat atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Diduga, terdapat DPTb yang diberikan 5 jenis surat suara oleh KPPS. Padahal, seharusnya ia memilih untuk suara presiden dan wakil presiden saja. (*)
