TARAKAN – Mariyam melanjutkan perjalanannya menuju Pilkada 2024 dengan mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon kepala daerah di Partai Nasdem, Sabtu (4/5/24).
Perjalanannya kali ini masih ditemani para wanita tangguh yang sudah sejak awal berjuang bersama Mariyam pada Pileg lalu.
“Nasdem ini partai ketiga, pertimbangan dari para relawan makanya saya ke Nasdem,” katanya.
Sudah melangkah lebih dekat menuju rencana pencalonannya, Mariyam mengatakan sudah memiliki tim relawan yang tersebar di 20 Kelurahan di Tarakan. Namun, ia mengaku belum memiliki nama resmi relawan sebelum jelas akan berpasangan dengan siapa nantinya.
“Kalau tim (pemenangan) kan belum juga ya, karena belum tahu akan pasangan dengan siapa,” tuturnya.
Baca juga : Serius Maju Pilwali, Mariyam Kembalikan Berkas Penjaringan ke Golkar
Komunikasi dengan partai politik lain, saat ini sedang berjalan. Sebagai kader PAN, pihaknya tinggal melanjutkan perjalanannya ke beberapa partai lain untuk memenuhi syarat kursi ke Pilkada Tarakan.
Ada beberapa hal yang akan menjadi perjuangannya di kursi eksekutif nantinya. Soal hak pendidikan bagi anak usia sekolah dan perlindungan perempuan.
Ia menilai program yang sudah ada saat ini belum berani menjadi kebijakan yang bisa menekan angka anak putus sekolah.
“Selama ini saya di pemerintahan mengikuti koridor yang ada di pemerintahan. Tupoksi sudah jelas, tapi saya belain mundur dari PNS karena ada kebijakan berani yang harus diambil secara tegas,” tandasnya.
Sebelum mundur dari ASN, Mariyam sudah cukup paham permasalahan perempuan dan anak di Tarakan. Lama menjabat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak membuatnya harus memastikan hak pendidikan dan perlindungan perempuan menjadi hal utama.
Menurutnya, permasalahn perempuan dan anak ini masih saja belum clear. Salah satu contohnya jumlah anak usia putus sekolah di Tarakan mencapai 1.000 lebih. Perjuangan orangtua yang harus mencari uang untuk biaya sekolah anaknya pun harusnya bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan.
Baca juga : Ini Balon Walikota Daftar dan Kembalikan Berkas ke Nasdem
“Saya tanya ke Baznas, sampai ribuan orangtua yang datang minta bantuan dibayarkan uang sekolah anaknya. Kenapa ya selama ini DPR tidak melihat. Ternyata memang ada beberapa kebijakan yang harus diambil terkait hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan maupun kesehatan,” pungkasnya.
Sekolah negeri dengan slogan gratis juga tidak terealisasi dengan sempurna. Masih ada biaya diluar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang membebani orangtua. Diantaranya uang seragam, buku dan perlengkapan sekolah lainnya. Jumlah yang harus dibayar pun tidak sedikit, mencapai ratusan ribu hingga lebih dari sejuta.
“Sekolah negeri itu juga katanya saja gratis, tapi ada biaya lain lagi. Memang mungkin bayarnya 3 tahun sekali misalnya, tapi bagi orangtua yang punya anak lebih dari satu, kan susah juga. Makanya pembuat kebijakan itu yang penting, bisa tidak beban itu dikurangi,” tegasnya.
Selain itu, banyak juga aturan sekolah malah bertentangan dengan undang-undang. Padahal undang-undang lebih tinggi dari aturan sekolah. Diantaranya karena anak melanggar aturan sekolah, hak anak untuk mendapatkan pendidikan jadi tergerus. Si anak diberhentikan karena tertangkap basah merokok misalnya atau kehadiran kurang dari 80 persen.
“Kenakalan anak sekolah itu gaya gayaan saja, kalau bilang orang kita Kumpau. Ternyata ada bagian yang perlu diperbaiki. Berilah kesempatan anak anak ini untuk memperbaiki, kasihan kalau sampai putus sekolah,” tandasnya.(**)
Discussion about this post