Menu

Mode Gelap

Politik · 9 Jun 2024 06:05 WITA ·

PSU di Dapil 1 Tarakan Tengah Butuh Anggaran Rp 5 Miliar


					Ketua KPU Kota Tarakan Dedi Hardianto. Foto : Fokusborneo.com Perbesar

Ketua KPU Kota Tarakan Dedi Hardianto. Foto : Fokusborneo.com

TARAKAN, – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Tarakan Tengah dengan mendiskualifikasi Erick Hendrawan Septian Putra, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah harus mulai bersiap.

Dalam putusan tersebut menegaskan PSU tuntas dalam waktu 60 hari dan KPU harus melaksanakan PSU sebelum 45 hari.

width"300"
width"300"

“Estimasi besaran di angka aman untuk pelaksanaan PSU bisa mencapai Rp5 miliar,” kata Ketua KPU Tarakan, Dedi Hardianto.

width"300"

Dengan perhitungan misalnya 194 TPS, jumlah per TPS untuk KPPS sebanyak tujuh orang harus dihitung kembali. Perhitungan honor Rp1 juta lebih untuk petugas KPPS seperti waktu Pileg Februari lalu, ditambah dengan Linmas dua orang per TPS.

Ditambah lagi dengan distribusi logisitik, cetak ulang, pembuatan kotak suara dan bilik suara juga nantinya akan masuk dari penganggaran.

“Karena Pemilihan Umum Legislatif ini sifatnya menggunakan APBN, karena ini masih ada kaitan dengan pemilu. Maka usulan akan dibahas juga bersama KPU RI melalui KPU Provinsi Kaltara,” tuturnya.

width"300"

Kepastian estimasi anggaran, pihaknya menunggu juga arahan lebih lanjut dari KPU RI bagaimana dan juga sampai ke KPU Provinsi.

width"400"

“Kami memiliki tugas untuk menyusun kira kira besaran berapa yang dibutuhkan untuk PSU,” imbuhnya.

width"400"

Pihaknya akan melakukan rapat internal untuk mempersiapkan PSU, selain membahas anggaran juga terkait keamanan. Dalam putusan MK disebutkan juga Bawaslu untuk segera mengawal proses pelaksanaan PSU berjalan dengan aman.

“Perhatian kami sebenarnya sudah terfokus pada Pilkada 2024. Tapi, karena putusan MK keluar, fokus kami terbagi dua untuk persiapan PSU sekaligus persiapan Pilkada 2024,” ungkapnya.

Selain itu, perintah MK agar KPU Provinsi melakukan supervisi terkait pelaksanaan PSU, ia harapkan akan dilakukan secepatnya. Terlebih lagi tahapan Pilkada yang sudah sangat mepet waktunya, pihaknya harus membagi perhatian untuk melaksanakan PSU.

Baca Juga :Tanggal PSU Belum Ditetapkan, KPU Tarakan Masih Tunggu Instruksi KPU RI

“Persoalan putusan MK ini tidak bisa juga disepelekan. Kami berupaya untuk bisa melaksanakan secepatnya. Dari 45 hari itu mudahan dalam waktu 30 hari semua kebutuhan PSU bisa dipenuhi. Jadi 15 harinya itu persiapan untuk pemilihan ulangnya,” tuturnya.

Namun, terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pihaknya belum bisa memastikan, karena sudah kurun waktu beberapa bulan dari pelaksanaan Pileg di Februari lalu, jadi memungkinkan ada perubahan jumlah DPT.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan. Pengecualian jika ada aturan dilaksanakan sesuai jumlah DPT sebelumnya, dimungkinkan bisa diberikan gambaran. Tapi nanti semua kami koordinasikan dengan pusat dulu, bagaimana teknisnya,” tandasnya.(**)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 102 kali

blank badge-check

Redaksi

blank blank blank blank
Baca Lainnya

Calon Wakil Ibrahim Ali Mengerucut ke Satu Nama

23 Juni 2024 - 20:37 WITA

blank

Ketua DPRD Tana Tidung Jamhari Ajak Masyarakat Datang ke TPS 27 November

23 Juni 2024 - 07:24 WITA

blank

Peluncuran Tahapan Pilkada Berlangsung Meriah, KPU Tarakan Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya

23 Juni 2024 - 07:20 WITA

blank

Pasti Seru! Pia Eks Utopia Siap Hibur Masyarakat Tarakan Malam ini

22 Juni 2024 - 11:26 WITA

blank

Sukses Digelar, Peluncuran Tahapan Pilkada Tana Tidung Dihadiri Ribuan Masyarakat

22 Juni 2024 - 09:30 WITA

blank

Jelang PSU, KPU Tarakan Gencar Sosialisasi Hingga Deklarasi PSU Aman dan Damai

21 Juni 2024 - 18:19 WITA

blank
Trending di Daerah