Menu

Mode Gelap

Politik

Kerahkan Semua Pengawas, Bawaslu Awasi Distribusi Kotak Suara PSU Hingga TPS


					Bawaslu Tarakan awasi distribusi kotak suara PSU hingga TPS. Foto : Ist Perbesar

Bawaslu Tarakan awasi distribusi kotak suara PSU hingga TPS. Foto : Ist

TARAKAN – Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dapil 1 Tarakan Tengah, dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sama seperti pengawas pada Pemilu yang lainnya. Termasuk pengawasan melekat mengenai logistik kotak suara.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto saat meninjau langsung pendistribusian logistik dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan ke setiap Kelurahan yang melaksanakan PSU di Tarakan Tengah, Jumat (12/7/24).

“Pengawas Kelurahan Desa (PKD) kan sudah kami panggil untuk ikut ke Kelurahan masing-masing. Nanti pada saat pendistribusian ke TPS juga sama. Kan sudah lengkap semua 194 TPS untuk Kecamatan Tarakan Tengah. Pokoknya pengawasan melekat, apalagi logistik itu agak rawan,” terangnya.

width"250"

<Ia tambahkan, PKD akan selalui standby meski tidak 24 jam untuk memastikan kondisi PKD tetap fit hingga selesai pelaksanaan PSU. Namun dipastikan kepolisian juga sudah standby menjaga keamanan 24 jam.

Pengawasan yang tinggal sehari menjelang pelaksanaan PSU ini kata dia, hal yang diantisipasi juga terkait politik uang. Pihaknya juga melakukan pengawasan yang sama seperti pada Pileg 14 Februari lalu.

“Memaksimalkan kerja pengawasan, patroli bekerjasama dengan kepolisian dan pihak Satpol PP maupun lembaga lain. Sejak tadi malam pengawasan juga sudah dilakukan dan nanti malam puncaknya kami maksimalkan,” tandasnya.

Mulai dari Panwascam dan PKD akan melakukan pengawasan di semua kelurahan.

“Ada tim sendiri, tapi sejauh ini belum ada temuan sebenarnya. Susah pembuktiannya kalau masalah politik uang ini. Tapi isunya kan sudah juga pembuktiannya. Harus ada bukti,” tegasnya.

Berbicara politik uang ini, menurutnya bukan sesuatu hal yang mudah dibuktikan. Dari semua pelanggaran pemilu, politik uang yang paling susah pembuktiannya.

“Kalau imbauan terus kami lakukan. Surat kami sampaikan ke seluruh perusahaan agar sama-sama mengawal PSU supaya bersih tanpa ada embel-embel kamu dikasih duit baru pergi. Ini yang diuji dulu,” ucapnya.(**)

Artikel ini telah dibaca 108 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Rahmawati Komisi VII DPR RI : UU Perindustrian Wujud Kepedulian Negara terhadap Masyarakat Industri Perbatasan

30 Mei 2025 - 14:35

Hasan Basri: Jelajahi Tata Kelola Anggaran Parlemen Rumania, Bidik Potensi Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia

27 Mei 2025 - 11:15

Berikan Bansos, Hasan Basri Ajak Kepala Daerah Cari Solusi Atasi Banjir di Kaltara

26 Mei 2025 - 11:30

Percepat Sertifikasi Asrama Putri di Makassar, DPRD dan Dinas Perkim Tarakan Koordinasi ke BPN 

20 Mei 2025 - 19:24

DPRD Kaltara Sampaikan Rekomendasi LKPj dan Bahas RTRW

19 Mei 2025 - 19:14

DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Berau

17 Mei 2025 - 21:36

Trending di Daerah