Beri Spirit ke Jajaran, Bawaslu RI Tinjau  Tahapan Pilkada di Kaltara

TARAKAN – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Loly Suhenty melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapsiagaan seluruh jajaran pengawas Pemilu yang ada di Kaltara, mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten Kota dan Kecamatan.

“Hal ini diperlukan untuk pengawasan seluruh tahapan pilkada tidak mengalami kendala dan tidak ada kegagapan saat terjadi situasi diluar kendali,” ujar Loly Suhenty, saat ditemui setibanya di Bandara Juwata Tarakan, Jumat (16/8/24).

Selain itu, Bawaslu juga hendak membangun spirit kepada jajarannya. Dalam kunjungannya ini, pihaknya juga akan mendatangi daerah terluar di  Kaltara, diantaranya daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik, Nunukan. Spiritnya, untuk memastikan warga Indonesia yang berada di daerah terluar, terdepan dan terpencil punya hak yang sama terhadap seluruh akses informasi.

Baca juga : Ditetapkan KPU, Ini Jumlah Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih DPRD Tarakan 

Menurutnya, kedatangannya ke Kaltara di momen 17 Agustus juga untuk melakukan pengecekan langsung di daerah perbatasan, demi memastikan seluruh warga negara mendapatkan hak memilih sudah terdata.

“Karena prosesnya sekarang sedang menuju Daftar Pemilih Sementara (DPS) kan. Tujuannya menjadi penting, sehingga tidak boleh ada warga yang kehilangan hak pilihnya, meskipun jauh dari ibukota provinsi maupun perkotaan,” tandasnya.

Akses pengawasan hingga ke daerah perbatasan, Bawaslu memiliki strategi menghadapi wilayah Indonesia dengan berbagai medannya yang sangat dekat dengan daratan. Ada yang terjangkau secara geografis dan ada yang secara perairan atau kelautan.

Bahkan area hutan yang tidak sekedar bisa ditempuh di jalur darat, melainkan hanya bisa jalur udara. Seluruh geografis yang berbeda ini yang kemudian menjadi perhatian penuh Bawaslu.

Baca juga : Bawaslu Tana Tidung Ajak Pemilih Pemula Tolak Politik Uang

“Saya juga mau memastikan petugas lapangan itu punya metode yang tepat saat melakukan pengawasan. Metode ini berbeda dengan strategi dan siapa yang menjadi sasarannya. Pengawasan secara langsung wajib untuk foto dan melalui digital tetapi untuk area yang bisa dijangkau jaringan. Tapi kalau tidak terjangkau, petugasnya harus aktif termasuk memberikan informasi supaya pilkada, informasinya cukup, pemilihnya kritis dan prosesnya benar. Maka semua orang tentu menghargai siapa yang akan terpilih,” tandasnya.

Dukungan pusat ke daerah, kata dia tentu bergantung pada letak geografis. Misalnya dalam hal penganggaran, khusus Pilkada di daerah dengan NPHD. Sehingga memiliki keleluasaan untuk memastikan kendala tersulit tetap bisa terjangkau.

“Pedoman pengelolaan dana hibah yang dilakukan Bawaslu RI tentu membuka ruang untuk daerah bisa mengusulkan hal yang sifatnya tidak ada di Jakarta, tapi ada di Kaltara. Tidak ada di Jawa, tapi ada di Sebatik. Pengawasannya tepat secara metode dan sasaran,” tegasnya.(**)