TARAKAN – Setelah dilantik, Anggota DPRD Kota Tarakan periode 2024-2029 selanjutnya akan melakukan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Hal tersebut, disampaikan Ketua Sementara DPRD Kota Tarakan Muhammad Yunus. Ia menyampaikan tugas dan kewajiban pimpinan sementara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan berlaku, memimpin rapat dan membentuk AKD serta Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik.
“Kalau target, sesuai dengan kesiapan fraksi yang ada di DPRD. Ini sudah mulai rapat, selanjutnya rapat gabungan untuk percepatan. Karena kesiapan dari teman-teman fraksi untuk menunjuk anggotanya di AKD,” ujarnya kepada Fokusborneo.com, Sabtu (24/8/24).
Baca juga : Diisukan Berijazah Palsu, Ini Pengakuan Suryadi Sangkala Anggota DPRD TarakanÂ
Dengan melihat perolehan suara, menyesuaikan jumlah kursi dan partai politik (parpol) pemenang, maka kemungkinan akan ada 6 fraksi murni dan 2 fraksi gabungan. Namun, untuk fraksi gabungan, belum bisa dipastikan tergantung dari ke 4 parpol yang ada jadi bergabung dengan fraksi murni atau membentuk fraksi sendiri.
“Saya dengar ada wacana 4 partai ini menjadi satu,” tuturnya.
Sebagai pimpinan sementara, ia juga menekankan agar para anggota dewan yang sudah dilantik bekerja maksimal sesuai fungsi dan tugas sebagai legislatif.
Pada periode keduanya ini, Muhammad Yunus menuturkan ada beberapa hal yang masih akan dilakukannya. Diantaranya menjelang Pilkada, pihaknya akan melakukan MoU terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi misi anggota dewan bersama Wali Kota Tarakan terpilih.
Baca juga : Pelantikan Anggota DPRD Tarakan Diwarnai Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak RUU PilkadaÂ
Pemerintah dan DPRD, kata dia merupakan mitra. Sehingga harus mendukung program dan visi misi Wali Kota Tarakan terpilih nantinya.
“Kami kan belum tahu seperti apa visi misi wali kota yang akan terpilih. Jadi tahun pertama periode ini, anggarannya ini masih dengan Penjabat Wali Kota sekarang. Kalau DPRD Tarakan kan tidak punya program, tetapi mengawal program pemerintah,” tandasnya.
Program yang akan dikawal nantinya, kemungkinan seperti kesejahteraan petani rumput laut dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian pembenahan Tempat Hiburan Malam (THM).
“Seperti izin tempatnya dan lokasinya dimana. Ya seperti yang disampaikan waktu mahasiswa aksi kemarin. Termasuk soal pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.(**)
