TARAKAN – Adi Nata Kusuma, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar reses perdana untuk menyerap aspirasi masyarakat di Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur.
Acara ini dihadiri juga oleh Herman Kemper, anggota DPD-RI dari Kaltara, yang menunjukkan sinergi lintas lembaga legislatif.
Dalam reses tersebut, Adi Nata Kusuma menampung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat, khususnya nelayan rumput laut di wilayah tersebut.
Beberapa isu utama yang diangkat adalah pendidikan anak-anak pesisir, penghapusan BPJS Kesehatan, beasiswa pendidikan, dan pengembangan kampung wisata.
Baca juga : Dukung Pembentukan DOB Tanjung Selor, DPRD Kaltara Sebut Berpotensi Dorong Pertumbuhan EkonomiÂ
Politisi Golkar mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya, karena sering berkunjung ke daerah tersebut, bahkan sejak masa pencalonannya. Kini, sebagai anggota DPRD, ia berjanji akan terus hadir dan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat karena merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan wilayah tersebut.
Hal ini mencerminkan upaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan konstituennya serta keseriusan dalam menyerap aspirasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada.
“Saya mempunyai ikatan emosional khususnya dengan masyarakat Tanjung Batu. Dulu saat masih calon, saya sering kesini dan Alhamdulillah sekarang sudah resmi menjadi anggota DPRD dan siap memperjuangkan aspirasi yang sudah disampaikan,” katanya, ditemui Rabu (20/11/24).
Sementara itu, Ketua RT setempat dalam reses menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada prioritas kesehatan melalui BPJS dan pendidikan untuk anak-anak mereka.
Baca juga : Serap Aspirasi di KTT, Warga Minta Vamelia Perjuangkan BPJS GratisÂ
Herman Kemper juga turut menanggapi keluhan warga, khususnya soal kendala dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan, yang sering kali dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang menunda hingga situasi darurat. Ia mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus BPJS.
Selain itu, mereka mengumumkan rencana kerjasama dengan Ombudsman untuk mempermudah masyarakat yang mengalami kendala birokrasi.
“Dengan melibatkan RT setempat, masyarakat diharapkan dapat dengan mudah melaporkan masalah melalui sistem pengaduan yang terhubung langsung ke Ombudsman,” ujarnya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir di Kaltara.(**)
