TANJUNG SELOR – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Vamelia, menunjukkan komitmennya untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu kesetaraan gender di provinsi tersebut.
Sebagai seorang perempuan yang juga istri dari Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, Vamelia mengungkapkan meskipun banyak keluhan yang datang dari masyarakat, sebagian besar masih berfokus pada masalah infrastruktur, dan belum banyak yang membahas isu kesetaraan gender.
Vamelia mengatakan rasa keprihatinannya terhadap kondisi perempuan yang kurang berdaya, meskipun banyak di antara mereka yang kini bekerja.
“Saya sebagai perempuan itu mikirnya bagaimana bereksperimen dengan perempuan sekarang yang kurang berdaya. Nah ini tidak ada, mereka masih bicara yang utama soal kebutuhan,” ungkap Vamelia, Minggu (8/12/24).
Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya memperhatikan perlindungan terhadap perempuan yang berkontribusi dalam dunia kerja.
Menurut Vamelia, masih banyak yang perlu dipelajari terkait dengan undang-undang perlindungan perempuan.
“Itu harus diperhatikan semua, ada dekernya atau tidak. Untuk undang-undangnya seperti apa, saya baru mempelajarinya,” tambahnya.
Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, kata Vamelia penting bagi seluruh pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap perempuan dan perlindungannya dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di tempat kerja.
Vamelia juga menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah serius di Kaltara. Dia menganggap permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor ekonomi maupun kesiapan mental perempuan dalam menghadapi tanggung jawab keluarga, seperti memiliki anak.
“Oleh karena itu, isu ini harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi yang peduli terhadap hak-hak perempuan,” pesannya.
Dengan semakin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Vamelia menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan harus menjadi prioritas di Kaltara.
Melalui perhatian dan upaya bersama, diharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan, dan perempuan di Kaltara dapat memperoleh hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.(**)
