TARAKAN – Permasalahan banjir, menjadi perhatian DPRD Kota Tarakan. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk mencari solusi penyelesaiannya, Selasa (11/2/25).
Kunker Anggota Komisi III terdiri dari Dapot Sinaga, Harjo Solaika serta Umar Rafiq, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Edi Patana dan diterima Kepala DPUTR Fandariansyah bersama jajaran.
Dalam kunjungan ini, Wakil Ketua DPRD Edi Patana mengatakan kedatangannya ini, ingin mengetahui program dilakukan DPUTR dalam mengatasi banjir di Kota Tarakan. Apalagi beberapa bulan terakhir, cuara tidak bersahabat dan curah hujan cukup tinggi hingga menyebabkan ada beberapa titik terjadi banjir.
“Makanya kami meminta carikan solusi mengatasi banjir dan normalisasi. Memang di Tarakan itu daerah berpasir, sehingga parit sudah dibangun setiap hujan pasir ikut terbawa dan akhirnya menimbulkan sendimentasi,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan Dapot Sinaga. Pihaknya ingin mengetahui kendala dihadapai DPUTR dalam penanganan banjir.
“Itu lah alasan kami datang ingin mendengar program untuk penanganan banjir seperti apa, kendala apa dan solusinya apa?. Sebab sebagai wakil rakyat, kami selalu dituntut oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
“Harapan kami cepat ditangani terkait banjir. Mininal bisa mengurangi dan tidak berlarut-larut,” ujar politisi Hanura.
Anggota Komisi III,Harjo Solaika menambahkan pertemuan ini, sebagai bentuk tindaklanjut keluhan masyarakat yang di sampaikan pada saat reses akhir bulan Januari lalu. Ditambah lagi persoalan bencana alam semakin masif dan curah hujan tinggi, tentu berakibat daerah rawan semakin meningkat.
“Makanya perlu kepedulian semua pihak. Kami melihat sebagai besar daerah terjadi banjir, karena sungainya sudah dangkal dan bahkan ada rumah warga lebih rendah dari pada sungai,” bebernya.
Politis PAN itu mengungkapkan masyarakat meminta sendimentasi yang ada di sungai secepatnya di keruk, agar bisa mengurangi volume air yang meluap keluar hingga menggenangi rumah warga dan jalanan.
“Mari kita bersama-sama mencari solusi, karena keluhan itu yang disampaikan ke kami. Penanganan banjir ini juga perlu sinergitas sebagai pihak, supaya menyelesaikan permasalah komplek di tengah-tengah kita,” pesannya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Tarakan Fandariansyah mengatakan penanganan banjir cukup komplek dari hulu sampai hilir. Sedangkan DPUTR posisinya ada di hilir, makanya harus ada komunikasi yang kuat dengan masyarakat agar tidak membangun di gunung-gunung atau bukit.
“Tipikal tanah di Tarakan itu kan pasir, terbuka sedikit pas hujan pasir pasti terbawa turun semua. Penanganan PU selama ini lakukan, normalisasi dan peningkatan pembukaan pendeminsian saluran,” sebutnya.
Fanda menjelaskan ada 14 saluran primer atau sungai besar di Kota Tarakan yang tersebat di seluruh kelurahan. Smeua itu, sudah diidentifikasi penanganannya mulai pelebaran hingga pengerukan sendimentasinya.
“Program penanganan banjir sudah ada, tinggal anggarannya yang tidak ada. Sebenarnya kami sudah mengusulkan pas pembahasan anggaran, cuma dicoret,” terangnya.
Menanggapi keluhan DPUTR, Wakil Ketua DPRD Edi Patana menegaskan soal anggaran penanganan banjir bakal menjadi atensi. “Tentunya sesuai tugas kami di dewan, akan mendukung dan mengawal anggaran untuk penanganan banjir,” tutupnya.(**)
