Menu

Mode Gelap

Parlemen

DPRD Tinjau Kesiapsiagaan Tangani Bencana, BPBD Butuh Tambahan Personil dan Excavator


					Kunker DPRD Kota Tarakan ke BPBD mitigasi bencana. Foto : Fokusborneo.com Perbesar

Kunker DPRD Kota Tarakan ke BPBD mitigasi bencana. Foto : Fokusborneo.com

TARAKAN – Bencana tanah longsor yang terjadi akhir-akhir ini, tidak luput jadi perhatian DPRD Kota Tarakan. Mitigasi persoalan tersebut, DPRD Kota Tarakan yang diwakili Komisi III melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Selasa (11/2/25).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BPBD Kota Tarakan di Jalan Agus Salim, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Wakil Ketua DPRD Edi Patana yang memimpin rombongan mengatakan kunjungan ini, ada kaitannya dengan penanganan bencana yang sudah terjadi di Kota Tarakan baik itu tanah longsor, pohon tumbang, termasuk banjir.

“Jadi kami mempertanyakan langkah-langkah apa yang diambil oleh BPBD terutama kendala menghadapi ketika ada bencana di lapangan,” katanya.

width"250"

Kepala BPBD Kota Tarakan Yonsef menjelaskan tidak maksimalmya penanganan kebencanaan itu, salah satunya kekurangan personil. Jumlahnya hanya 12 personil secara teknis, sementara Kota Tarakan ada 4 kecamatan.

“Minimalnya satu wilayah atau kecamatan kalau ada kebencanaan itu ada 10 personil. Jadi kalau 4 kecamatan 40 personil, sedangkan yang tersedia hanya 12 personil,” ujarnya.

Selain keterbatasan personil, kata Yonsep juga alat berat seperti excavator dan kendaraan pengangkutnya. Adanya kejadian tanah longsor di seluruh wilayah Kota Tarakan dengan memiliki intensitas dan curah hujan tinggi, penanganan tanah longsor tidak bisa dilakukan secara manual.

Kunker DPRD Kota Tarakan ke BPBD mitigasi bencana. Foto : Fokusborneo.com

“Itu buktinya beberapa yang kita tangani baik dibantu dari swasta membantu, menggunakan excavator mini. Makanya kita membutuhkan itu beserta alat pengangkutnya, sehingga kehadirian pemerintah dalam menangani tanah longsor sangat penting. Semoga itu bisa diperjuangkan di dewan,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi III Dapot Sinaga menyampaikan akan mendukung penambahan personil dan pengadaan excavator mini. Soalnya excavator dan alat pengangkut ini sangat dibutuhkan.

“Kami akan mengawal itu pada saat pembahasan anggaran nanti sesuai kewenangan dan tugas kami di dewan,” ujarnya.

Dapot juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan, agar saat membangun menghindari daerah diatas atau dibawah bukit.

“Ini tugas kita bersama untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat, agar menghindari membangun diatas bukit atau dibawah bukit. Karena ini lambat laut akan bisa menimbulkan musibah, kita ketahui kondisi tanah di Tarakan berpasir terbuka sedikit langsung turun semua,” pesannya.

Sementara itu, berdasarkan data BPBD selama periode Desember 2024-Januari 2025, kejadian tanah longsor ada 27 kejadian. Berdampak 4 orang meninggal dunia dan 26 unit rumah rusak.

Sedangkan pengkajian pasca bencana 2024, jumlah bangun terdampak ada 2 uni rusak berat, 5 unit rusak sedang dan 5 unit rusak ringan. Untuk nilai kerugian dan kerusakan total sebesar RP 459 juta.(**)

(**)

Artikel ini telah dibaca 110 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Rahmawati Komisi VII DPR RI : UU Perindustrian Wujud Kepedulian Negara terhadap Masyarakat Industri Perbatasan

30 Mei 2025 - 14:35

Hasan Basri: Jelajahi Tata Kelola Anggaran Parlemen Rumania, Bidik Potensi Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia

27 Mei 2025 - 11:15

Berikan Bansos, Hasan Basri Ajak Kepala Daerah Cari Solusi Atasi Banjir di Kaltara

26 Mei 2025 - 11:30

Percepat Sertifikasi Asrama Putri di Makassar, DPRD dan Dinas Perkim Tarakan Koordinasi ke BPN 

20 Mei 2025 - 19:24

DPRD Kaltara Sampaikan Rekomendasi LKPj dan Bahas RTRW

19 Mei 2025 - 19:14

DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Berau

17 Mei 2025 - 21:36

Trending di Daerah