TARAKAN – Ratusan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kota Tarakan mendatangi DPRD Kota Tarakan, Senin (17/3/25).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Fadlan mengatakan kedatangannya ini, untuk menyampaikan aspirasi soal penolakan penundaan pengangkatan CASN dan CPPPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 terkait Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon ASN Kebutuhan Tahun 2024.
“Sebenarnya kita ingin menyampaikan penolakan penundaan pengangkatan Calon ASN dan CPPPK dimana surat edaran yang dikeluarkan BKN pengangkatan jatuh di Oktober 2025 untuk CASN dan 1 Maret 2026 untuk CPPPK,” katanya kepada Fokusborneo.com.
Fadlan berharap DPRD Kota Tarakan bisa membawa aspirasi para CPPPK ke pemerintah pusat, supaya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan DPR RI bisa mengevaluasi lagi surat edaran yang telah diterbitkan.
“Karena beberapa hari lalu sempat berdiskusi dengan Bapak Walikota bahwa pemerintah daerah, sudah siap menganggarkan untuk pengangkatan CPPPK. Namun karena adanya halangan dari pusat dan sistemnya normatif yang mengikat, pemerintah Kota Tarakan tidak bisa apa-apa,” tambahnya.
Fadlan meminta ada pengecualian bagi daerah sudah siap untuk pengangkatan C ASN dan CPPPK tanpa ditunda-tunda.
“Karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa CPPPK memasuki usia pensiun. Kalau diangkat di tahun 2026, itu ada yang masa kerjanya hanya sisa 3 bulan mungkin daerah lain malah ada sudah pensiun,” bebernya.
Sementara perlu diketahui CPPPK Kota Tarakan, totalnya ada 559 orang dari 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(**)
