Menu

Mode Gelap

Parlemen · 20 Agu 2025

Ngadu ke DPRD, Honorer R4 Pemkot Tarakan Berharap Diangkat PPPK Paruh Waktu


					Puluhan honorer R4 Pemkot Tarakan mengadu ke DPRD berharap diangkat jadi PPPK paruh waktu. Foto: ist Perbesar

Puluhan honorer R4 Pemkot Tarakan mengadu ke DPRD berharap diangkat jadi PPPK paruh waktu. Foto: ist

TARAKAN – Puluhan pegawai honorer R4 Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Rabu (20/8/25).

Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai status mereka agar bisa didaftarkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Aliansi R4 Pemkot Tarakan diterima langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Adyansa.

width"400"
width"400"
width"400"

Dalam pertemuan tersebut, para honorer, yang didominasi oleh sopir, cleaning service, dan petugas keamanan yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, mengungkapkan kekhawatiran mereka.

width"300"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"

Apalagi, hari ini, Rabu 20 Agustus 2025, merupakan batas akhir pendaftaran PPPK paruh waktu ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dan mereka belum mendapatkan informasi yang jelas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

width"300"
width"300"
width"300"
width"300"

Menurut Ketua Aliansi R4 Ilwan Hasliansyah, S.E, mereka mempertanyakan nasib para honorer yang sudah mengikuti tes namun tidak lulus atau tidak mendapat kuota.

width"400"
width"400"

Ia menjelaskan menurut edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), honorer yang tidak mendapatkan formasi seharusnya bisa didaftarkan untuk PPPK paruh waktu. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan apakah pemerintah daerah telah membuka pendaftaran atau mengusulkan data mereka.

width"200"
width"300"

“Sampai sekarang ini dari BKPSDM itu belum ada kejelasan. Apakah sudah dibuka itu formasinya apa belum? Nah ternyata itu belum ada kejelasan,” ujarnya.

width"400"
width"400"

Ilwan juga menambahkan para honorer ini sangat berharap BKN bisa membuka kembali regulasi pendaftaran. Mereka khawatir, dengan adanya rencana penghapusan tenaga outsourcing dan honorer tahun depan, masa pengabdian mereka yang sudah puluhan tahun menjadi sia-sia.

width"400"
width"400"
Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan Adyansa menemui honorer R4 mengadu minta diangkat jadi PPPK paruh waktu. Foto: ist

​Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi I Adyansa menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan para honorer. Ia berjanji akan berkomunikasi dengan pihak terkait di Pemkot Tarakan.

width"400"
width"400"

“Kami akan segera komunikasikan dengan pihak terkait khususnya BKPSDM. Kami imbau juga kepada para honorer agar tetap tenang,” kata Adyansa.

Adyansa mengakui banyak dari honorer R4 adalah sopir dan tenaga teknis lainnya yang telah mengabdi lama.

“Harapannya ada perhatian khusus dari Pemkot terhadap nasib mereka, mengingat kontribusi yang telah mereka berikan selama ini,” pesannya.(Mt)

Artikel ini telah dibaca 31 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Hasan Basri Kembali Jabat Ketua PURT DPD RI

20 Agustus 2025 - 10:54

Truk BBM Diizinkan Masuk Pelabuhan Tengkayu I, DPRD Kaltara Dorong Solusi Jangka Panjang 

20 Agustus 2025 - 10:13

DKPP Tegaskan Bawaslu Tarakan Profesional, Kasus Politik Uang Tak Langgar Kode Etik

19 Agustus 2025 - 19:39

DPRD Tarakan Ketok Palu APBD Perubahan 2025, Nilainya Rp 1,214 Triliun

19 Agustus 2025 - 17:50

Dorong Transparansi Anggaran, DPRD Tarakan Sepakat Buat Perda CSR

19 Agustus 2025 - 15:57

Pertamina EP Tegaskan, AYS Tidak Pernah Diberi Dana CSR

19 Agustus 2025 - 12:36

Trending di Daerah