TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi III DPRD Kota Tarakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) untuk membahas evaluasi kinerja serta optimalisasi pemanfaatan videotron dalam mempublikasikan program pemerintah.
RDP yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan DPRD, Rabu (3/9/25) ini, menyoroti kurang maksimalnya sosialisasi 20 program prioritas yang dicanangkan Pemerintah Kota Tarakan.
Ketua Komisi III, Randy Ramadhana Erdian, menekankan meski pemerintah telah bekerja keras, banyak masyarakat yang belum mengetahui capaian tersebut.
”Banyak program kerja dan capaian pemerintah yang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ini bukan soal kinerja, melainkan masalah optimalisasi publikasi agar masyarakat bisa lebih memahami,” ujarnya.
Randy juga menyinggung kondisi sejumlah videotron di Tarakan yang sudah tidak berfungsi akibat usia dan kerusakan.
Politisi PKB itu menilai visualisasi merupakan media yang efektif dan unik untuk era saat ini.
“Kami akan bahas lebih intens dengan pemerintah agar Tarakan memiliki videotron yang representatif,” tegasnya.
Senada dengan Randy, Sekretaris Komisi III, Harjo Solaika, meminta DKISP untuk mengusulkan pengadaan videotron guna mempublikasikan 20 program prioritas Walikota Tarakan.
“Saya melihat selama ini masyarakat banyak yang belum mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Komisi III berkomitmen untuk mendukung DKISP dalam mengupayakan pengadaan videotron baru, dengan harapan bisa terealisasi pada tahun anggaran berikutnya.
Menanggapi hal ini, Kepala DKISP Kota Tarakan, Endah Sarastiningsih, menyambut baik dukungan DPRD.
Ia menjelaskan selain mengelola informasi publik dan layanan pengaduan, dinasnya menghadapi tantangan keterbatasan personel dan anggaran.
“Kami sangat bersyukur Komisi III memahami tugas kami dan memberikan dukungan, terutama untuk rencana pengaktifan kembali videotron dan mempublikasikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Endah.
Endah juga memaparkan upaya DKISP dalam menjaga transparansi publik, salah satunya melalui pengelolaan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mengunggah data anggaran dan informasi penting lainnya secara berkala. Selain itu, layanan pengaduan melalui portal LAPOR juga terus dioptimalkan.
Ia mengakui masih ada banyak yang perlu diperbaiki dalam hal komunikasi publik. Namun, dengan dukungan Komisi III, DKISP berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan publikasi program pemerintah agar informasi dapat tersebar luas dan dipahami oleh seluruh masyarakat Tarakan.
Sebagai kesimpulan, Komisi III akan segera melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi Tarakan Art and Convention Centre (TACC), sebagai salah satu langkah tindak lanjut dari rapat ini.(**)
