TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di BPJS Kesehatan Kaltara, yang dinilai sebagai peluang emas untuk menambah cakupan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai Pemda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan SILPA tersebut harus dimanfaatkan secara optimal di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan BPJS Kesehatan, SILPA yang ada cukup signifikan, meliputi Pemprov Kaltara SILPA sekitar Rp 200 juta. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mencapai Rp 1 miliar, serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mencapai Rp 3 miliar.
Syamsuddin Arfah menyebutkan SILPA Pemprov Kaltara yang sebesar Rp 200 juta saja berpotensi menampung kurang lebih 5.000 orang peserta PBI baru. Angka ini akan semakin besar jika digabungkan dengan SILPA dari Nunukan dan Tarakan.
”Kita masih ada SILPA anggaran sekitar Rp 200 juta dan itu kalau seandainya mau dimasukkan data itu kurang lebih sekitar 5.000 orang. Belum lagi Nunukan, Nunukan itu SILPA-nya Rp 3 M, itu bisa masuk berapa data orang,” tegas Syamsuddin.
Komisi IV DPRD Kaltara sebelumnya telah memasukkan anggaran PBI sebesar Rp 6 miliar pada Anggaran Perubahan 2025 dan mengalokasikan Rp 20 miliar untuk APBD 2026. Angka Rp 20 miliar tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran.
”Sinkronisasi data ini menjadi hal yang penting, jangan sampai ada mereka-mereka yang tidak masuk,” ujar Syamsuddin.
Ia juga menambahkan BPJS Kesehatan membicarakan solusi teknis bagi peserta yang menunggak. Peserta kini diperbolehkan mencicil tunggakan dan tetap dipersilakan untuk berobat.
Mengenai keluhan BPJS Kesehatan terkait belum dibayarkannya anggaran perubahan, Syamsuddin memastikan hal tersebut hanya persoalan waktu.
“Ini hanya persoalan waktu aja karena memang APBD provinsi ini kan noraknya belum keluar, masih tahap evaluasi,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Syamsuddin Arfah menegaskan komitmen DPRD untuk terus berupaya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi anggaran yang terbatas. “Prioritasnya ke masyarakat,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post