TARAKAN, Fokusborneo.com – Kondisi semrawut, terutama isu kebersihan toilet di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan, mendapat kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam Rapat Gabungan Komisi.
Rapat yang digelar bersama UPTD Pelabuhan dan stakeholder terkait ini, juga menghadirkan Penjabat Sementara (Pjs.) Sekdaprov Kaltara, Bustan, yang secara blak-blakan mengakui adanya masalah kinerja.
Kritikan DPRD dan Eksekutif sama-sama ditekankan pada fasilitas publik yang mendesak perbaikan, dengan kondisi toilet (WC) yang jorok sebagai prioritas utama.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Syamsuddin Arfah, dengan tegas menyoroti manajemen kebersihan dan kondisi fasilitas di pelabuhan.
Menurutnya, kondisi WC yang jorok mencerminkan manajemen lama yang terus dilanjutkan tanpa adanya perbaikan mendasar.
”WC itu minta dibersihkan kemudian fasilitasnya beberapa yang rusak diperbaiki,” ujar Syamsuddin.
Ia menyatakan rasa malu atas kondisi tersebut, sebab toilet yang seharusnya menjadi fasilitas vital justru dihindari pengguna.
“Malunya bukan main, masak mau kencing saja tapi lebih memilih di speedboat dibanding di atas ini sangat mencoreng citra pelabuhan sebagai gerbang daerah,” tambahnya.
DPRD mendesak agar UPTD Pelabuhan segera mengambil langkah nyata dan meminta data kebutuhan anggaran teknis untuk perbaikan, khususnya pada toilet, sebelum tanggal 17 November.
Pihak DPRD juga akan mengupayakan kontribusi dari pihak eksternal, seperti CSR Bank Kaltim, Pertamina serta PT. PhoenixResourcesInternational (PRI), untuk membantu pendanaan perbaikan yang bersifat darurat ini.
Selain isu kebersihan, rapat tersebut juga membahas penertiban dua hal penting yaitu diminta untuk segera ditertibkan travel gelap. Serta perlu penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), terutama yang berada di koridor atau area parkir, dengan menyiapkan lokasi rombong yang lebih rapi.
DPRD Kaltara akan merekomendasikan solusi dan memberikan waktu satu sampai dua minggu kepada UPTD Pelabuhan untuk menjalankan perbaikan yang disepakati.
Syamsuddin Arfah menegaskan, jika tidak ada perubahan signifikan sesuai yang diharapkan, DPRD akan melakukan evaluasi kinerja.
“Kalau itu tidak berjalan sesuai dengan kami mau, maka untuk UPTD bersama dengan itu kita evaluasi, kan berarti tidak siap kerja, harus ada konsekuensinya,” tutupnya.
Sementara itu, Pjs. Sekdaprov Bustan menyampaikan niatnya untuk sungguh-sungguh memperbaiki Pelabuhan Tengkayu 1. Ia menyoroti alasan klasik yang selalu menjadi penghambat: keterbatasan anggaran.
”Jujur saya sampai memberi contoh. Selalu alasan permasalahan anggaran. Sebenarnya tidak masalah, dianggap tidak kita tidak akan bisa berbuat apa kalau selalu alasan klasik tidak ada uang,” ujar Bustan.
Bustan lantas mencontohkan langkah yang pernah ia ambil, yaitu menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Kaltim dan Pertamina yang totalnya mencapai Rp 400 juta. Upaya ini kemudian berhasil memicu keluarnya alokasi dari APBD sebesar Rp 800 juta.
”Tapi saya minta komitmen dari UPTD, ketika dikasih uang tolong ya percayakan semua sumber daya yang ada,” tegas Bustan.
Bustan menekankan perbaikan harus dimulai dari hal-hal kecil, yaitu kebersihan. “Pelabuhan tidak perlu banyak cakap, tapi harus kerja, implementasi yang penting. Tidak perlu banyak konsep tapi banyak tunjukkan hal yang kecil, Kebersihan,” kata Bustan.
Pjs Sekdaprov juga menyoroti masalah disiplin pegawai yang sekadar absen pulang dan tidak maksimal dalam bekerja. Ia meminta Kepala UPTD memberi contoh dan memberdayakan sumber daya yang ada.
Selain itu, Bustan mempertanyakan parkir mobil di dalam pelabuhan dan potensi kebocoran penerimaan daerah dari aktivitas distribusi barang dan operasional malam, yang dinilainya tidak ada laporannya.
Bustan berharap adanya kajian mendalam untuk meningkatkan pendapatan pelabuhan yang saat ini mencapai Rp 7 miliar sekian per tahun, dengan target minimal Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar per bulan. Ia menekankan, niat baik untuk perbaikan harus segera diimplementasikan.(**)
Discussion about this post