TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara (Kaltara) telah memasuki tahap akhir.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara menaruh harapan besar agar KPID yang baru nantinya dapat berperan strategis sebagai penangkal siaran dari negara tetangga, Malaysia.
Penekanan ini disampaikan Anggota Komisi 1 DPRD Kaltara, Herman. Ia menilai, posisi geografis Kaltara sebagai wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang berbatasan langsung dengan Malaysia menuntut peran KPID yang lebih dari sekadar pengawasan biasa.
”Kita berharap mereka (KPID) punya peran yang cukup termasuk edukasi maupun sosialisasi berkaitan dengan wilayah-wilayah perbatasan. Karena kita ini kan berbatasan langsung dengan Malaysia,” ujar Herman, Kamis (13/11/25).
Ia juga meminta KPID mencari cara untuk bisa memendung informasi atau siaran-siaran dari luar yang tidak terdata. Terutama dari negara tetangga Malaysia.
Herman menjelaskan tahapan di Tim Seleksi (Timsel) telah rampung. Saat ini, sudah ada 14 nama calon yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
”Untuk sementara tahapannya sudah selesai, tim sel sudah selesai bekerja. Sudah menghasilkan 14 orang calon KPID yang lolos. Selanjutnya, kami di Komisi 1 DPRD Kaltara akan melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test),” ujarnya.
Meskipun laporan dari Timsel baru masuk setelah Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD menyusun agenda, Herman optimis uji kelayakan dapat segera dijadwalkan.
”Insya Allah mungkin paling lambat lah itu di bulan 12 (Desember) kita sudah memasukkan jadwal itu. Karena 14 orang saja kan, Insya Allah tidak terlalu lama lah. Yang jelas target kita di bulan 12 sudah selesai semua,” tambahnya.
Dengan target tersebut, ia memperkirakan 7 anggota KPID terpilih sesuai kuota yang diatur dapat dilantik pada Januari atau Februari 2026.
Herman menambahkan, uji kelayakan di DPRD nantinya bertujuan untuk memperdalam pengetahuan para calon mengenai tugas dan fungsi (tupoksi) KPID, yang tidak hanya mengawasi siaran televisi dan radio.
Menurutnya, KPID memiliki amanat penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
”KPID ini kan bukan hanya mengawasi tapi juga kan ada edukasinya kepada masyarakat. Itu juga yang kita dapatkan hasil dari konsultasi kita ke KPI dan KPID yang sudah lama berdiri,” tuturnya.
Ia berharap, dengan peran edukasi tersebut, KPID Kaltara dapat bersinergi memberikan manfaat nyata, termasuk dalam mencegah penyebaran berita bohong (hoaks).
”Kita berharap banyak perannya lah. Supaya masyarakat juga paham bahwa tidak semua siaran itu yang beredar itu mungkin benar,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post