TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengeluarkan desakan keras sekaligus ultimatum waktu kepada Dinas Perhubungan dan UPTD Pelabuhan Tengkayu 1.
Dalam rapat gabungan komisi, DPRD menuntut perbaikan menyeluruh atas tata kelola dan pelayanan pelabuhan yang menjadi ikon Kaltara tersebut dalam waktu dua pekan.
Rapat gabungan yang digelar di Tarakan ini, dihadiri Dinas Perhubungan, DPUPR-Perkim, serta UPTD Pelabuhan. Rapat menyimpulkan pelayanan Pelabuhan Tengkayu 1 masih jauh dari memuaskan, memicu kekecewaan dewan.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, yang memimpin rapat bersama Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, dan Pjs. Sekdaprov Bustan, menyoroti besarnya dana investasi yang telah digelontorkan.
“Lagi-lagi, kita bersepakat bahwa Pelabuhan Tengkayu 1 adalah ikon bagi Kalimantan Utara. Investasi kita sudah berada di angka hampir Rp300 miliar lebih sejak di zamannya pemerintah kota Tarakan sampai saat ini. Namun, pelayanan yang diberikan belum berjalan secara baik,” tegas Muddain, Kamis (13/11/25).
Muddain merinci, buruknya pelayanan mencakup banyak aspek, mulai dari pengelolaan parkir, kebersihan lingkungan dan toilet (WC), hingga masalah pelayanan buruh dan rental. Dewan melihat manajemen pelayanan di pelabuhan tersebut belum berjalan secara baik, padahal memiliki 57 personel.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD memberikan tenggat waktu (deadline) yang sangat ketat.
“Sehingga teman-teman memberikan deadline waktu kepada pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan dan UPTD-nya, apabila dalam waktu 2 minggu ke depan sistem pelayanan itu tidak bisa dilaksanakan baik, perbaikan WC-nya, permasalahan parkirnya, permasalahan rental dan segala macam tidak bisa diperbaiki secara baik, maka DPRD sepakat untuk melakukan evaluasi besar-besaran,” ancam Muddain.
Evaluasi ini, lanjutnya, dapat berujung pada pergantian pengelola. “Siapa tahu nanti dengan pengelola baru, pelayanannya jauh lebih baik, kebersihannya jauh lebih baik,” tambahnya.
Selain ultimatum, DPRD juga mendorong sejumlah perbaikan strategis untuk memaksimalkan potensi dan biaya operasional bisnis pelabuhan yang mencapai sekitar Rp60 juta per bulan dan Rp800 juta per tahun.
Pertama, adanya keinginan untuk menghilangkan layanan bus antar-jemput dan mengarahkan penumpang untuk berjalan kaki di koridor dalam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dampak ekonomi bagi pedagang kaki lima di koridor tersebut.
Kedua, dilakukan pendekatan pelayanan untuk parkir dengan mengarahkan parkir di portal yang lokasinya mendekat di ujung koridor jalan penumpang.
Pada prinsipnya, anggota dewan mendorong agar Pelabuhan Tengkayu 1 betul-betul menjadi tempat yang nyaman bagi pengguna jasa pelabuhan, dan seluruh sistem pelayanan serta potensi yang ada dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan.(**)
Discussion about this post