TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk menerapkan prinsip efisiensi dan fokus prioritas yang ketat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Legislatif menekankan bahwa alokasi dana harus lebih diarahkan pada program yang secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sambil memangkas kegiatan yang dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak signifikan.
Anggota DPRD Kaltara, Herman, menyatakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan mutu pelayanan dasar.
Menurutnya, fokus utama pemerintah harus tetap dipertahankan pada sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur transportasi.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami meminta belanja tetap diimbangi dengan kualitas pelayanan publik,” ujar Herman.
Ia menegaskan, pelayanan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses transportasi, harus tetap menjadi fokus utama yang tidak boleh dikompromikan.
Dalam penekanannya, Herman secara tegas meminta Pemprov untuk mengurangi aktivitas yang bersifat seremonial. Kegiatan-kegiatan ini dinilai tidak memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pembangunan dan kemajuan daerah.
Herman mengingatkan agar Pemprov Kaltara tidak lagi mengutamakan agenda seremonial yang tidak berdampak.
“Kegiatan yang hanya bersifat seremonial harus dikurangi. Anggaran harus bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Selain itu, menyikapi kondisi perekonomian global yang fluktuatif, DPRD juga meminta agar Belanja Tidak Terduga (BTT) disiapkan secara proporsional.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan Pemprov memiliki ruang fiskal yang kuat dan responsif dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.
“Kami ingin anggaran benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan daerah,” tutup Herman.(**)
Discussion about this post