TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, memanfaatkan momen Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) untuk mendekatkan diri dan menyerap langsung berbagai kesulitan yang dialami masyarakat, khususnya di Kota Tarakan.
Kegiatan Kundapil kali ini digelar di Ruang Terbuka Gitajalatama, Kota Tarakan, Minggu (7/12/2025), dihadiri anggota Persatuan Arisan Senam Sehat (PASS). Acara ini juga dimeriahkan dengan kegiatan senam Zumba bersama.
Supa’ad Hadianto menjelaskan Kundapil adalah fungsi dan manfaat utama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang memerlukan tindak lanjut DPRD dan diskusi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
”Kundapil ini punya manfaat yang luar biasa. Tujuan dan harapan yang mau dicapai oleh anggota dewan adalah mendekatkan diri terhadap masyarakat pemilihnya,” ujar Supa’ad.
Anggota dewan dapil Tarakan, juga bisa merasakan denyut-denyut kesulitan masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.
Dengan adanya literasi langsung dari masyarakat ini, Anggota DPRD memiliki bahan diskusi yang kuat untuk disampaikan dalam rapat-rapat kerja bersama Pemprov dan dinas teknis terkait.
Anggota PASS yang hadir secara antusias menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi. Dua isu yang paling menonjol dan berulang kali disampaikan adalah Pendidikan dan Kesehatan (BPJS).
Masyarakat mengeluhkan sulitnya mengakses pendidikan dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang menghambat anak-anak mereka mendapatkan hak belajar.
“Secara spesifik, keluhan tertuju pada masalah BPJS Kesehatan. Banyak masyarakat yang menunggak iuran bukan karena unsur kesengajaan, melainkan karena ketidakmampuan finansial untuk membayar iuran bulanan,” ujarnya.
Supa’ad Hadianto menekankan pendidikan dan kesehatan adalah hak masyarakat di seluruh Indonesia, dan ia memanfaatkan Kundapil ini untuk menyerap, berdiskusi, dan mencarikan solusi.
Menanggapi keluhan BPJS, Supa’ad memberikan angin segar terkait program Pemprov Kaltara. Ia menjelaskan Gubernur telah menginisiasi program BPJS Kesehatan gratis yang dituangkan dalam RPJMD 5 tahun ke depan.
”Tahun 2025 ini, BPJS Kesehatan yang gratis dianggarkan oleh Bapak Gubernur kurang lebih Rp 25 miliar melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara,” jelas Supa’ad.
Meski Provinsi Kaltara menghadapi kondisi APBD yang tidak begitu nyaman dengan adanya penurunan sekitar Rp 600-700 miliar, Gubernur tetap melanjutkan program tersebut untuk 58.000 warganya. Anggaran tersebut akan berlanjut di APBD Murni 2026.
”Nanti akan ditambah pada saat kondisi ekonomi negara lagi baik, kondisi ekonomi masyarakat lebih baik, pada APBD Perubahan nanti akan ditambah minimal sama dengan APBD tahun 2025,” tutupnya.(*/mt)
Discussion about this post