JAKARTA, Fokusborneo.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., bersama Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara, Dr. H. Mohammad Pandi, S.H., M.AP., menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025. Kegiatan penting ini, digelar di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (4/12/25).
Rakernas tersebut sekaligus menjadi momentum pengukuhan jajaran pengurus ADPSI dan ASDEPSI masa bakti 2025–2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Pengukuhan ini diharapkan menjadi konsolidasi awal kepengurusan baru untuk memperkuat peran strategis DPRD dan kesekretariatan DPRD di seluruh provinsi.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian secara tegas mengingatkan pentingnya peran DPRD dalam fungsi pengawasan dan legislasi.
Ia menekankan agar program yang disetujui harus betul-betul menyentuh masyarakat dan menghindari program yang tidak berdampak.
“Saya titip pesan agar program-program yang dilaksanakan betul-betul menyentuh masyarakat. Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tetapi justru disetujui. Di sinilah pentingnya peran DPRD dalam melakukan pengawasan,” ujar Tito.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti perlunya pembenahan regulasi daerah. Aturan yang memberatkan pelaksanaan di lapangan dan membingungkan masyarakat harus dieliminasi melalui fungsi legislasi yang efektif dan adaptif dari DPRD.
Ketua Umum ADPSI terpilih, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si, menyampaikan Rakernas I ADPSI telah menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Mendagri sebagai upaya menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Dalam struktur kepengurusan baru, figur dari Kaltara dipercaya menduduki jabatan strategis. Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua III ADPSI. Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara, Dr. H. Mohammad Pandi, S.H., M.AP., juga dipercaya sebagai Wakil Ketua III dalam kepengurusan ASDEPSI periode 2025-2030.
Penyerahan pataka ADPSI oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Ketua Umum ADPSI Buky Wibawa Karya Guna menandai dimulainya kepemimpinan baru ADPSI dan ASDEPSI, yang diharapkan mampu bersinergi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menanggapi amanah dan pesan Mendagri, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, menyatakan kesiapannya untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.
”Ini adalah sebuah kehormatan dan juga tanggung jawab besar bagi Kaltara. Kepercayaan sebagai Wakil Ketua III ADPSI akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya terkait percepatan pembangunan di perbatasan,” tegas Achmad Djufrie.
Achmad Djufrie juga menambahkan pesan Mendagri mengenai program yang harus berdampak langsung ke masyarakat akan menjadi fokus utama DPRD Kaltara.
“Kami sepakat dengan Bapak Mendagri. Semua program harus ‘on-target’ dan manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat. Ke depan, fungsi pengawasan akan kami perketat, agar anggaran yang disetujui benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” pungkas Achmad Djufrie.(*/mt)
Discussion about this post