Dilema DOB

SEBATIK, Fokusborneo.com – Warga Pulau Sebatik sepertinya sudah ngebet ingin berdiri sendiri. Isu Daerah Otonomi Baru (DOB) terus menjadi pembicaraan hangat ditengah masyarakat setempat. Mengapa mereka ingin mandiri? Bagaimana pandangan Anggota DPR RI Deddy Sitorus terhadap rencana pendirian DOB di Kaltara? Berikut tulisannya.

Sudah satu dekade pemerintah pusat mengambil kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Keran itu ditutup Presiden Jokowi rapat-rapat. Kecuali pemekaran 4 Provinsi di Papua.

Kebijakan buka tutup DOB itu kembali mengemuka di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto. Daerah-daerah yang telah lama memimpikan DOB kembali menggeliat. Tidak terkecuali Kaltara.

Paling tidak ada 4 DOB yang secara serius siap berpisah dari Kabupaten Induk. Sebatik, Kabudaya, Krayan dan Tanjung Selor.

Isu DOB ini sempat pertanyakan oleh seorang Kepala Sekolah di Sebatik bernama Hamka kepada Deddy Sitorus. Pertanyaan ini disampaikan dalam forum Sosialisasi KPU di Sebatik, Senin (8/12/25).

“Kebetulan Pak Deddy berada di Komisi 2, dimana DOB menjadi salah satu kewenangan komisi Bapak. Bagaimana peluang DOB Sebatik,” tanya Hamka.

Mendapat pertanyaan ini, politisi PDI Perjuangan langsung menanggapi serius. Namun, secara umum, Deddy berusaha berbicara secara objektif. Dia menjelaskan dari berbagai aspek. Mulai politik, kebijakan fiskal dan kondisi real daerah yang ingin mekar.

“Saat ini saja sudah ngantre sekitar 300 DOB di meja Komisi 2 dan Mendagri. Selama moratorium belum dibuka, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa,” jelasnya.

Tidak hanya perkara moratorium, Deddy menjelaskan dari aspek kondisi keuangan daerah. Misalnya saja Kabupaten Nunukan yang memiliki 3 usulan DOB.

“APBD Nunukan 1,9 T. Kalau DOB ini direalisasikan berarti uang 1,9 T ini harus dibagi 4, masing-masing daerah mendapat 475 Miliar. Apakah uang sebesar itu cukup? Jangan sampai DOB malah berakhir pada pemerataan kemiskinan,” katanya serius.

Jadi menurut Deddy, ada baiknya usulan DOB ini dibahas bersama dahulu antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan DPRD. Ia menyarankan untuk membuat peta jalan. Atau merealisasikan anggaran merata ke setiap DOB.

“Sebatik yang dulu mendapat anggaran kecil lantas ditingkatkan. Begitu juga Kabudaya dan Krayan. Boro-boro ngomongin DOB, Transfer ke Daerah dipotong saja sudah membuat Kabupaten kalang-kabut.

Bagaimana kalau mereka harus kehilangan daerah lagi. Misalnya pendapatan dari Kabudaya di sektor tambang atau perkebunan otomatis akan hilang. Nunukan yang harusnya sejahtera jadi daerah miskin baru, karena APBD mengecil,” jelasnya.

Untuk itu, Deddy menyatakan Ia tidak mau memanfaatkan isu DOB ini menjadi komoditas politik di elite. Ia mengaku kerap disambangi Presidium DOB di Jakarta. Dan selalu bicara apa adanya.

“Saya tidak mau menjanjikan. Bisa saja saya ngomong, ok nanti saya perjuangkan. Apalagi saya di komisi 2. Ternyata faktanya usulan DOB ini tidak pernah terealisasi dan akhirnya mereka menagih ke saya.”

Deddy menyarankan teruslah melakukan konsolidasi. Baik dengan Pemkab atau DPRD. Bicarakan strategi bersama. Dihitung secara akurat terkait anggaran. Jangan sampai niat baik DOB untuk memperpendek pelayanan publik, berujung petaka bagi masyarakat setempat.

“Niatnya ingin mensejahterakan masyarakat, eh malah buat masyarakat jadi miskin. DOB hanya menjadi kuda Troya elite lokal untuk berkuasa. Lagi-lagi yang korban masyarakat,” pungkasnya.

Penjelasan Deddy Sitorus yang Trengginas ini pun membuat Hamka manggut-manggut.(pai)