TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini tengah membidik sektor alat berat sebagai mesin baru pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Agus Salim, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak membuang peluang dalam mengoptimalkan pemungutan pajak di sektor ini.
Agus menekankan kehadiran perusahaan raksasa di bidang pertambangan, perkebunan, dan konstruksi di bumi Kaltara seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan daerah.
Menurutnya, pajak alat berat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital untuk pembangunan provinsi.
”Kita punya banyak pemain besar di sektor tambang dan konstruksi. Seharusnya, potensi pajak dari alat berat yang mereka operasikan bisa terealisasi secara maksimal untuk mengisi pundi-pundi daerah tahun ini,” ungkap Agus Salim, Kamis (12/2/26).
Guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Komisi II DPRD Kaltara telah mengambil langkah proaktif. Agus menjelaskan pihaknya telah melakukan pengawalan ketat terhadap sinkronisasi data alat berat milik perusahaan.
Langkah ini diambil agar tidak ada celah antara jumlah unit yang beroperasi di lapangan dengan nilai pajak yang ditetapkan.
Selain pengawasan data, para legislator juga turun langsung melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah manajemen perusahaan besar.
Langkah ini bertujuan untuk membangun komunikasi sekaligus memberikan teguran halus mengenai kepatuhan pajak.
”Kami memilih pendekatan persuasif namun tegas. Kunjungan langsung ini adalah bentuk pengawasan untuk mengingatkan perusahaan bahwa ada hak daerah yang harus dipenuhi dari setiap unit alat berat yang mereka operasikan di sini,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Agus Salim mengingatkan bahwa regulasi yang kuat tidak akan berarti tanpa pengawasan yang konsisten dari eksekutif.
Ia berharap OPD terkait lebih cekatan dalam melakukan monitoring di lapangan agar potensi PAD ini tidak menguap begitu saja.
”Kuncinya ada pada manajemen yang tertib dan pengawasan yang terus-menerus. Jika pemerintah daerah serius dan konsisten, pajak alat berat ini akan menjadi salah satu tulang punggung pendapatan strategis bagi masa depan Kalimantan Utara,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post