NUNUKAN, Fokusborneo.com – Ketegangan di jalur logistik perbatasan Sebatik akhirnya menemui titik terang.
Aktivitas bongkar muat di dermaga tradisional yang sempat lumpuh akibat larangan operasional dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sebatik, kini resmi dibuka kembali pasca legislatif melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Kebijakan penghentian aktivitas sebelumnya, sempat memicu protes keras dari para sopir truk dan buruh angkut.
Sebagai wilayah yang sangat bergantung pada suplai laut, penutupan tersebut menyebabkan distribusi kebutuhan pokok tersendat dan mengancam ekonomi masyarakat kecil.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Utara.(Kaltara) Muhammad Nasir, memberikan catatan kritis atas peristiwa ini. Ia menekankan setiap regulasi di wilayah strategis seperti Sebatik harus matang secara konsep sebelum diterapkan.
”Kita bersyukur solusi telah tercapai. Namun, ini pengingat bahwa setiap aturan harus dikaji utuh sebelum diterapkan. Jangan sampai rakyat yang mencari nafkah harian menjadi korban kebijakan parsial,” ungkap Nasir, Sabtu (14/2/26).
Meski aktivitas telah normal, Nasir mengingatkan aspek keselamatan tidak boleh dikesampingkan. Ia menyoroti pentingnya tanggung jawab hukum jika terjadi insiden di dermaga yang belum memiliki izin resmi.
Pemerintah didorong memastikan fasilitas dermaga memenuhi prosedur keamanan. Termasuk harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja di lapangan.
Selain itu, pemerintah diminta proaktif membantu pengelola dermaga tradisional dalam mengurus legalitas sesuai semangat UU Cipta Kerja.
Nasir menegaskan negara harus hadir sebagai pemberi solusi, bukan penghambat aktivitas ekonomi warga. Penataan dermaga di Kaltara memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan aturan dan keberlangsungan hidup masyarakat.
””Negara harus hadir mempermudah rakyat yang ingin legal. Solusi permanen jauh lebih penting daripada sekadar memadamkan gejolak sesaat,” pungkas politisi PKS tersebut.(*/mt)
Discussion about this post