Produktivitas Tambak Menurun, Muddain Usulkan Ada Reklamasi Lahan

TARAKAN, Fokusborneo.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, menaruh perhatian serius terhadap kondisi sektor perikanan budidaya di Tarakan.

Dalam serangkaian agenda reses di wilayah Lingkas Ujung, ia menerima keluhan mendalam dari para petambak yang mengaku kesulitan mempertahankan hasil panen akibat degradasi lingkungan tambak yang sudah menahun.

​Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan intervensi teknologi dan alat berat guna menyelamatkan ekonomi masyarakat pesisir.

​Para petambak menyampaikan tambak-tambak mereka saat ini sudah tidak lagi produktif. Ada beberapa faktor teknis yang menjadi penyebab utama diantaranya usia lahan tambak yang sudah dikelola selama puluhan tahun mengalami pendangkalan hebat.

Selain itu, penggunaan pupuk dalam jangka panjang serta perubahan pH tanah membuat ekosistem tambak tidak lagi mendukung pertumbuhan udang atau ikan secara optimal. Termasuk sirkulasi air yang buruk akibat pendangkalan saluran membuat benur (bibit udang) sulit bertahan hidup.

​”Kondisi tambak mereka sekarang sudah tidak produktif lagi karena usianya yang sudah sangat lama. Pengaruh pH tanah dan kualitas air menjadi kendala utama. Para petambak mengaku sudah tidak sanggup lagi mengelola secara manual,” ujar Muddain, Sabtu (21/2/26).

Menanggapi keluhan tersebut, para petambak mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan berupa alat berat (ekskavator). Mereka membutuhkan bantuan mekanisasi untuk melakukan reklamasi lahan atau penggalian ulang dasar tambak agar kedalaman dan sirkulasi air kembali normal.

​Muddain menegaskan dirinya akan menyampaikan keluhan petambak kepada pemerintah agar ada program pengerukan tambak dalam skema anggaran mendatang. Namun, ia kembali mengingatkan satu syarat mutlak legalitas kelompok.

“Jadi reses kali ini kami membantu kelompok petambak yang selama ini hanya berkumpul agar segera terdaftar secara hukum di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Serta memastikan tiap kelompok diketahui oleh pihak Kelurahan dan Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) agar secara formal diakui negara,” jelasnya.

Politisi Demokrat itu berkomitmen mengawal usulan bantuan agar tidak menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) akibat kendala teknis administrasi di kemudian hari.

​”Nelayan dan petambak adalah tulang punggung ekonomi kita yang paling rentan. Jika produktivitas mereka turun, kesejahteraan masyarakat Kaltara ikut terancam. Oleh karena itu, bantuan ekskavator dan perbaikan sarana ini harus kita wujudkan dengan dasar administrasi yang kuat,” tegas Muddain.(*/mt)