SEBATIK, Fokusborneo.com – Di balik hamparan budidaya rumput laut yang menjadi urat nadi ekonomi warga Desa Binalawan, tersimpan kegelisahan yang mendalam.
Masalah limbah plastik dan konflik ruang di wilayah pesisir menjadi sorotan utama dalam agenda Reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, di Mantikas, Sabtu (21/2/26).
Acara yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama 130 warga ini berubah menjadi ruang diskusi kritis mengenai masa depan lingkungan di perbatasan.
Persoalan sampah plastik dari aktivitas budidaya rumput laut telah mencapai titik jenuh. Masyarakat mengaku sudah sangat sadar lingkungan dengan rutin menggelar kerja bakti setiap satu hingga dua pekan sekali. Namun, masalah baru muncul setelah sampah terkumpul.
”Kami rutin gotong royong, sampah plastik terkumpul banyak sekali. Tapi setelah itu, kami bingung mau dibawa ke mana? Tidak ada sistem pengangkutan atau pengolahan yang jelas,” keluh salah satu tokoh masyarakat di hadapan Muhammad Nasir.
Tanpa adanya rantai pengelolaan yang tuntas, sampah-sampah tersebut hanya berpindah tempat dan tetap mengancam ekosistem pesisir Sebatik.
Selain sampah, para pembudidaya juga mengeluhkan regulasi pembangunan di wilayah pesisir.
Pemerintah pusat maupun provinsi memperketat aturan pembangunan untuk melindungi ekosistem mangrove. Namun, di sisi lain, warga sangat membutuhkan lahan untuk membangun tempat jemuran rumput laut guna menjaga kualitas hasil panen mereka.
Masyarakat merasa terjepit di antara kewajiban menjaga alam dan tuntutan ekonomi untuk bertahan hidup.
Mendengar keluhan tersebut, Muhammad Nasir menegaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap realitas di lapangan. Ia menekankan perlunya solusi yang berpihak pada keseimbangan.
Nasir menyatakan perlindungan mangrove memang krusial, namun harus ada kajian yang memberikan ruang bagi ekonomi masyarakat.
“Kita harus jaga mangrove, itu pasti. Tapi jangan sampai aturan itu justru mematikan mata pencaharian warga. Harus ada solusi bijak dan zonasi yang adil,” tegas politisi PKS tersebut.
Ia berkomitmen untuk mendorong koordinasi lintas sektor agar Sebatik memiliki sistem pengangkutan sampah yang jelas, serta menjajaki peluang program pengolahan limbah plastik berbasis masyarakat.
Nasir memastikan dua isu ini akan menjadi catatan merah yang dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi Kaltara. Menurutnya, wilayah perbatasan seperti Sebatik memerlukan kebijakan khusus yang tidak bisa disamakan dengan wilayah lain.
”Ini bukan sekadar curhat warga, ini urusan keberlangsungan lingkungan dan ekonomi. Saya akan kawal ini agar ada solusi nyata, bukan hanya sekadar aturan di atas kertas,” tutup Nasir.(*/mt)
Discussion about this post