NUNUKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Ladullah, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan fokus pada perlindungan tenaga kerja.
Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Acara yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ini dilaksanakan di Sekretariat DPD PKS Kabupaten Nunukan, Minggu (22/2/26).
Selain menyerap aspirasi warga, H. Ladullah memanfaatkan momentum ini untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap proteksi diri saat bekerja.
Dalam sambutannya, H. Ladullah menekankan akses terhadap jaminan sosial saat ini sangat mudah dan murah.
Ia menyebutkan iuran yang ditawarkan sangat kompetitif, yakni mulai dari Rp16.800 hingga Rp36.800 per bulan.
“Dengan iuran yang sangat terjangkau, masyarakat sudah bisa mendapatkan perlindungan kerja yang luar biasa manfaatnya. Karena itu, saya mengimbau agar masyarakat, terutama pekerja mandiri, untuk segera mendaftarkan diri demi ketenangan dalam bekerja,” ujar legislator PKS tersebut.
Hadir sebagai narasumber, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Nunukan, Bayu, memaparkan lima program perlindungan menyeluruh yang dapat dinikmati peserta, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Bayu menjelaskan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada karyawan perusahaan (Penerima Upah/PU), tetapi juga terbuka lebar bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
”Pekerja mandiri seperti pedagang, petani, nelayan, UMKM, hingga driver ojek online dapat mendaftar secara mandiri. Bahkan pekerja jasa konstruksi di proyek bangunan pun wajib dilindungi selama masa proyek berlangsung,” tegas Bayu.
Melalui sinergi antara DPRD Kaltara dan BPJS Ketenagakerjaan ini, diharapkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Nunukan akan pentingnya perlindungan sosial semakin meningkat.
Perlindungan ini dianggap sebagai bantalan ekonomi yang krusial untuk menjamin kesejahteraan masa depan keluarga pekerja di Kaltara.(*/mt)
Discussion about this post