Rismanto Minta Pertamina Benahi Penyakit APMS di Nunukan

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Masalah klasik distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan kembali memanas.

Menjelang Idulfitri 2026, Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, melancarkan protes keras terkait operasional Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di Kabupaten Nunukan yang dianggap tidak konsisten dan merugikan warga.

Hal itu disampaikan saat Komisi III melaksanakan kunjungan kerja monitoring ke Kantor Fuel Terminal (FT) Pertamina Tarakan, Rabu (4/3/26). Kegiatan dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, didampingi anggota komisi lainnya, Arming dan Yancong.

​Rismanto membeberkan fakta lapangan mengenai APMS yang sering tutup prematur dengan alasan kehabisan stok.

​​Politisi NasDem itu menyoroti ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan jam kerja lembaga penyalur resmi. Ia menegaskan kendali distribusi tidak boleh sepenuhnya dilepaskan kepada mekanisme bisnis semata.

​”Masyarakat kita sering kecele. Datang ke APMS resmi berharap dapat BBM harga subsidi, tapi malah sering tutup karena stok kosong. Kami minta Pertamina jangan lepas tangan, harus ada regulasi jam operasional yang jelas agar warga tidak bingung,” ujar Rismanto.

​Pihak Pertamina berkilah secara kontrak bisnis, tidak ada aturan kaku yang mengatur jam operasional SPBU atau APMS. Namun, Rismanto mengingatkan pengawasan yang lemah memicu masyarakat beralih ke pengecer tidak resmi yang berisiko tinggi.

​​Keresahan anggota dewan ini bukan tanpa alasan. Berkaca pada kasus sebelumnya, pembelian BBM di luar jalur resmi rentan terhadap penipuan kualitas. Adanya temuan BBM yang dicampur air di masa lalu dan sempat terjadi kendala pada armada kapal Supply Oil Barge (SPOB) yang masuk masa perbaikan.

Merespons tekanan dari DPRD, Muhammad Naufal Atiyah Manager Pertamina Kaltimut V Fuel, berjanji akan melakukan evaluasi lapangan dan memastikan pasokan selama periode Idulfitri tetap terjaga melalui skema overkuota.

​”Memang sempat ada kendala teknis pada kapal suplai kami, tapi itu sudah teratasi. Untuk Nunukan, kami pastikan stok aman. Kami juga akan memperketat pengawasan melalui Satgas Idulfitri guna memantau distribusi di lapangan,” ungkap perwakilan Pertamina.

​DPRD Kaltara berharap janji Pertamina bukan sekadar penenang sesaat. Sebagai wilayah perbatasan, stabilitas energi di Nunukan adalah harga mati agar mobilitas warga menyambut hari raya tidak terganggu.(*/mt)