TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketergantungan masyarakat Kabupaten Nunukan terhadap bahan bakar minyak (BBM) di tingkat pengecer mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Hal ini disebabkan seringnya SPBU di wilayah tersebut mengalami kekosongan stok atau tutup di jam operasional.
Kondisi ini terungkap saat Komisi III DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja monitoring ke Kantor Fuel Terminal (FT) Pertamina Tarakan, Rabu (4/3/26).
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Rismanto, membeberkan fenomena ini sudah menjadi keluhan menahun bagi warga perbatasan.
”Masyarakat Nunukan justru lebih sering membeli BBM dari pengecer daripada di SPBU langsung. Ini fakta di lapangan yang sering dilaporkan ke saya,” ungkap Rismanto.
Politisi Partai NasDem ini menilai, tren tersebut menciptakan celah kerawanan yang besar. Menurutnya, mata rantai distribusi di tingkat eceran tidak memiliki pengawasan seketat di SPBU resmi, sehingga aspek kualitas bahan bakar menjadi pertaruhan.
”Secara pengawasan, ini sangat berisiko. Kita tidak punya jaminan apakah BBM yang dijual eceran itu benar-benar murni atau sudah melewati standar kualitas yang seharusnya,” tegas Rismanto.
Lebih lanjut, ia mengingatkan Pertamina agar tidak lengah. Rismanto menyinggung rekam jejak buruk di masa lalu, di mana pernah ditemukan kasus BBM yang diduga telah dicampur air, yang jelas sangat merusak mesin kendaraan milik warga.
”Dulu pernah ada insiden BBM dicampur air. Kejadian seperti itu tidak boleh terulang karena dampaknya langsung merugikan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kunjungan yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, serta didampingi anggota lainnya yakni Arming dan Yancong, pihak legislatif mendesak Pertamina Tarakan untuk segera memperkuat sistem pengawasan distribusi, khususnya di wilayah Nunukan agar ketersediaan di SPBU tetap terjaga dan warga tidak lagi bergantung pada sumber yang tidak resmi.(*/mt)
Discussion about this post