TARAKAN, Fokusborneo.com – Gelombang protes mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan, Senin (6/4/26).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Penggugat Amanat Rakyat (GAMPAR) menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut evaluasi besar-besaran terhadap kinerja dan kebijakan DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Pantauan di lapangan, massa yang terdiri dari gabungan BEM Universitas, BEM Fakultas, hingga BPM dari seluruh perguruan tinggi se-Kota Tarakan mulai memadati area depan kantor sejak sore hari. Namun, situasi sempat memanas sekitar pukul 16.00 Wita.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian tidak terelakkan tepat di depan pintu gerbang kantor DPRD Kota Tarakan.
Kericuhan bermula saat massa aksi mencoba merangsek masuk ke dalam halaman kantor untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, namun tertahan oleh barikade ketat pihak keamanan. Teriakkan protes dan tuntutan agar gerbang dibuka terus menggema di tengah kerumunan massa.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Zikrul Gibran, menegaskan aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap polemik anggaran konsumsi di tingkat provinsi yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.
”Kami menuntut anggota DPRD Kaltara bekerja profesional dan mengedepankan kepentingan rakyat. Salah satu poin krusial adalah pembatalan dan evaluasi anggaran makan-minum yang saat ini menjadi polemik,” tegas Zikrul Dalam orisinal.
Secara garis besar, Aliansi GAMPAR membawa enam poin tuntutan utama, yakni menuntut profesionalitas anggota DPRD Kaltara sesuai peraturan perundang-undangan, membatalkan dan mengevaluasi anggaran makan-minum yang dinilai tidak efisien, mengalihkan anggaran konsumsi tersebut ke sektor pendidikan di Kaltara.
Selain itu, meminta transparansi anggaran melalui perbaikan website resmi dengan mencantumkan kolom RAPBD, APBD, dan JDIH. Menuntut pencopotan Ketua DPRD Kaltara karena dinilai gagal memimpin lembaga. Terakhir mendesak Fraksi Partai Gerindra (daerah maupun pusat) untuk segera mengusulkan pergantian Ketua DPRD Kaltara demi perbaikan kinerja legislatif.
Meskipun sempat terjadi ketegangan, massa akhirnya diperbolehkan masuk ke halaman kantor DPRD Kota Tarakan. Mereka di temuan perwakilan Anggota DPRD Kota Tarakan dan DPRD Provinsi Kaltara untuk menyampaikan tuntutannya.(*/mt)
Discussion about this post