Efisiensi Anggaran, DPRD Tarakan Pangkas Drastis Jatah Bimtek Anggota Dewan

TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.

Langkah paling mencolok adalah pemangkasan drastis pada pos kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para anggota legislatif.

​​Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, menyatakan pihaknya kini lebih selektif dalam menyusun prioritas belanja internal.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya para anggota dewan mendapatkan jatah Bimtek hingga tiga kali dalam setahun, kini kuota tersebut dipangkas habis demi penghematan.

​”Bimtek itu krusial untuk memahami regulasi baru, namun demi efisiensi, frekuensinya kami tekan. Dulu bisa tiga kali setahun, sekarang kami potong hanya jadi satu kali saja,” tegas Yunus saat dikonfirmasi, Senin (13/4/26).

Meski anggaran peningkatan kapasitas anggota dewan dikurangi, Yunus menjamin agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan dikurangi sedikitpun. Kegiatan Reses tetap menjadi prioritas utama sebagai jalur penyerapan aspirasi.

​Berdasarkan data internal, setiap anggota DPRD tetap diwajibkan melaksanakan reses tiga kali dalam setahun dengan estimasi kehadiran 300 warga per kegiatan.

Menurut Yunus, hasil reses inilah yang menjadi bahan baku pembangunan di tingkat kelurahan hingga kecamatan.

​​Selain soal Bimtek, Yunus juga mengklarifikasi perihal kegiatan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi. Ia menegaskan koordinasi tersebut bukanlah sekadar perjalanan dinas biasa, melainkan syarat administratif agar kebijakan daerah tidak berbenturan dengan aturan nasional.

​”Jika kami tidak konsultasi ke kementerian, justru itu berisiko menjadi temuan bagi lembaga pemeriksa keuangan (BPK). Ini mekanisme wajib untuk sinkronisasi regulasi,” imbuhnya.

​​Untuk menjaga akuntabilitas, DPRD Tarakan mengklaim telah mengikuti seluruh koridor hukum, mulai dari UU Nomor 23 Tahun 2014 hingga PP Nomor 12 Tahun 2018.

Selain itu, pengawasan ketat juga dilakukan melalui Sistem SiRUP. Dimana seluruh pengadaan dapat dipantau masyarakat secara terbuka.

DPRD juga melakukan koordinasi rutin ke KPK guna mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran.

​Politisi Gerindra itu berharap, dengan dipangkasnya anggaran Bimtek dan pengetatan pengeluaran lainnya, alokasi dana daerah dapat lebih dioptimalkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi warga Tarakan.(**)