TARAKAN, Fokusborneo.com – Keluhan mengenai mandeknya rute transportasi laut langsung yang menghubungkan Kota Tarakan dengan Surabaya (PP) mencuat dalam jajaran aspirasi warga.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam agenda Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, yang dihadiri ratusan warga jawa di Cafe Malabar, Senin (18/5/26).
Menyikapi keluhan yang sudah lama mandek dan terus disuarakan masyarakat tersebut, Supa’ad tidak ingin sekadar menampung janji. Ia sengaja memboyong pihak otoritas dan operator berkompeten, yakni Kepala Cabang PT Pelni Kota Tarakan, Ferdy Ronny Masengi, serta perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan, Umar.
”Aspirasi ini selalu saya dengar setiap kali bertemu warga, baik saat di warung kopi hingga di tempat nongkrongnya para lansia. Mereka selalu bicara dan mempertanyakan itu (rute Tarakan-Surabaya),” ungkap Supa’ad di hadapan konstituennya.
Politisi NasDem itu menegaskan kehadiran lini eksekutif dari kementerian dan BUMN tersebut sangat penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan teknis yang akurat, langsung dari ahlinya. Langkah ini diambil demi menghindari bias informasi atau kesan wakil rakyat bersikap tidak aspiratif.
“Setiap reses saya selalu menghadirkan narasumber. Kenapa? Karena masyarakat tahunya anggota DPRD itu tahu dan bisa segalanya. Padahal tidak begitu. Saya panggil ahlinya supaya tidak salah memberikan informasi, karena kalau informasinya salah, itu bisa jadi dosa jariah yang berkelanjutan atau dosa multilevel,” seloroh Supa’ad.
Keluhan tersebut dipertegas Sekretaris Paguyuban Keluarga Warga Jawa (Pakuwaja) Kota Tarakan, Mas Eka.
Mewakili 37 soko (pilar/guyub warga) serta Kerukunan Keluarga Kalimantan Jawa (KKKJ) di Tarakan, ia mengungkapkan absennya transportasi laut jalur Tarakan-Surabaya langsung berimbas besar pada kemampuan warga untuk pulang kampung.
”Beberapa bulan akhir-akhir ini banyak warga dari soko-soko yang mengeluhkan transportasi laut. Yang mana dulu ada, sekarang tidak ada. Kalau mau naik pesawat terbang, karena dampak global, harga tiket melonjak tinggi bahkan hampir menyentuh Rp3 juta per orang untuk ke Surabaya,” ujar Mas Eka.
Ia menambahkan, bagi warga Pakuwaja yang mayoritas berada di kalangan menengah ke bawah, kondisi ini sangat memberatkan. Terlebih bagi mereka yang harus membawa anggota keluarga beranggotakan empat hingga lima orang. Akibatnya, banyak warga Jawa di Tarakan yang terpaksa menahan rindu dan tidak pulang ke kampung halaman selama bertahun-tahun.
Mas Eka juga membagikan cerita prihatin salah satu anggotanya dari Soko Nganjuk yang mencoba mencari alternatif mudik murah dengan menempuh jalur darat dari Tanjung Selor menuju Balikpapan demi bisa naik kapal laut ke Surabaya.
”Niatnya mau efisien biar hemat karena bawa lima anggota keluarga. Akhirnya dari sini ke Tanjung Selor, lalu naik bus ke Balikpapan. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai di Balikpapan, ternyata tiket kapalnya habis. Mau efisien malah jadi boros karena terpaksa harus menunggu di sana. Kasihan betul,” cerita Mas Eka.
Oleh karena itu, Pakuwaja menaruh harapan besar kepada Supa’ad Hadianto selaku perpanjangan tangan di DPRD Provinsi, serta pihak Pelni dan KSOP yang hadir, agar kapal penumpang seperti KM Tidar atau armada lainnya bisa dialokasikan kembali untuk rute ini.
“Kalau dibuka jalur laut dari Tarakan, insyaallah akan sangat meringankan beban rekan-rekan warga Jawa dan seluruh warga Tarakan pada umumnya,” tambahnya.
Menanggapi polemik mengenai hilangnya rute langsung kapal penumpang PT Pelni yang melayani jalur Tarakan menuju Surabaya dalam 2-3 tahun terakhir, Kepala Cabang PT Pelni Kota Tarakan, Ferdy Ronny Masengi, memberikan gambaran utuh mengenai pola pengoperasian armada dan mekanisme penentuan trayek kapal milik negara tersebut.
Ferdy menegaskan PT Pelni merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Seluruh kapal penumpang yang dioperasikan adalah aset resmi milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Oleh karena itu, Pelni bergerak murni berdasarkan penugasan.
“Kami selaku operator pada prinsipnya selalu siap mengoperasikan kapal sesuai dengan trayek yang ditetapkan oleh Kementerian. Jadi pengusulan trayek ini berdasarkan usulan dari pimpinan pemerintah daerah melalui perwakilan kementerian di daerah, dalam hal ini KSOP,” ujar Ferdy.
Ia menambahkan trayek yang berjalan pada tahun 2026 ini sebenarnya merupakan hasil pembahasan dan keputusan rapat bersama antara para kepala dinas, KSOP, serta tim Kemenhub yang sudah ketuk palu sejak September 2025 lalu. Saat ini, secara reguler Tarakan hanya disinggahi oleh dua armada Pelni, yaitu KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang.
Selain masalah regulasi dan birokrasi pengusulan, Ferdy membeberkan fakta lapangan yang menjadi bahan pertimbangan berat di tingkat pusat. Berdasarkan hasil riset dan kajian dalam dua tahun terakhir, tingkat keterisian penumpang (okupansi) untuk rute lanjutan ke Surabaya terbilang sangat minim.
Kapal yang dioperasikan Pelni memiliki kapasitas besar hingga 2.003 orang. Namun, data menunjukkan bahwa penumpang yang dibawa dari Tarakan dan Nunukan hanya tersisa tidak lebih dari 300 penumpang ketika kapal melanjutkan perjalanan dari Makassar menuju Surabaya.
Sedangkan pengoperasian kapal ini menggunakan dana subsidi alias uang negara. Di tengah pola efisiensi ketat yang diterapkan oleh pemerintah pusat saat ini, aspek pemanfaatan anggaran harus berimbang dengan pelayanan yang diberikan.
Meski rute reguler belum bisa diakomodir kembali, PT Pelni memberikan lampu hijau dan solusi strategis bagi pemerintah daerah maupun perwakilan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltara.
Ferdy mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa lebih intens bersinergi dengan anggota DPR RI utamanya untuk membawa usulan ini langsung ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pelni menyarankan agar rute Tarakan-Surabaya ini diusulkan melalui skema deviasi (tambahan trayek) pada momen-momen puncak (peak season).
Ada tiga momen dalam setahun yang dinilai sangat potensial untuk membuka rute ke Surabaya yaitu masa angkutan lebaran, liburan anak sekolah, serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).
”Dari tiga momen ini, kami mendorong pemerintah daerah melalui anggota DPR untuk bisa membawa aspirasi ini ke kementerian agar kapal bisa melayani di momen tersebut melalui sistem deviasi atau tambahan trayek. Namun, tambahan trayek ini tetap harus memiliki persetujuan resmi dari Kementerian Perhubungan berdasarkan usulan daerah,” pungkas Ferdy.(*/mt)
Discussion about this post