TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sekaligus Wakil Ketua Komisi IV, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Cafe Celebes, Selasa (19/5/26).
Pertemuan yang dihadiri perwakilan warga Kelurahan Selumit Pantai ini, menjadi wadah hangat bagi masyarakat untuk menyuarakan langsung keluhan dan harapan mereka kepada wakil rakyat.
Reses kali ini, banyak tertuju pada dinamika sektor pendidikan, jaminan transparansi penerimaan siswa, hingga pemerataan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses sekolah kedinasan.
Aspirasi disampaikan Ketua RT 10 Selumit Pantai, Aji Bambang Kusuma. Di hadapan anggota dewan, ia menyoroti kekhawatiran masyarakat kelas bawah mengenai adanya sekat sosial dalam mengakses sekolah kedinasan atau institusi seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
”Bapak-bapak yang bekerja sebagai nelayan, buruh harian kasar, atau buruh pelabuhan, mereka juga berharap anak-anaknya bisa sekolah di kedinasan atau IPDN. Jangan dibeda-bedakan. Harapan kami semua sama. Kenapa harus orang tertentu saja yang bisa masuk, kenapa orang kecil tidak bisa?” cetus Aji Bambang menyampaikan kegelisahan warganya.
Menanggapi aspirasi kritis tersebut, Syamsuddin Arfah memberikan pandangan yang realistis sekaligus memotivasi warga.
Terkait dunia pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) yang menjadi ranah provinsi, ia menegaskan DPRD telah sepakat dengan Dinas Pendidikan untuk memperketat juklak dan juknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
”Kami sudah buat kesepakatan agar tidak ada lagi main belakang atau titipan. Jangankan dari kami di DPRD, kami juga meminta jangan sampai ada titipan dari pihak yang lebih tinggi seperti Gubernur atau Sekda. Semua harus sesuai aturan,” tegas Syamsuddin.
Mengenai peluang anak buruh dan nelayan masuk ke sekolah kedinasan atau institusi negara seperti kepolisian, Syamsuddin mematahkan stigma posisi tersebut hanya milik orang berduit atau yang memiliki orang dalam.
Ia membagikan pengalaman nyata dari lingkungan terdekatnya, di mana anak-anak dari keluarga tidak mampu berhasil lolos murni karena kemampuan.
”Saya menyaksikan langsung ada beberapa orang dekat saya, anak dari keluarga tidak mampu, bisa masuk polisi murni karena kemampuan dirinya. Namun, persiapannya luar biasa dan dilakukan hampir setahun mulai dari fisik, renang, akademik, hingga wawancara. Jadi peluang itu terbuka bagi siapa saja yang mau berjuang keras,” jelasnya.
Selain membahas penerimaan siswa dan sekolah kedinasan, Syamsuddin juga memberikan keterbukaan informasi mengenai kondisi anggaran daerah.
Ia mengungkapkan beasiswa Kaltara tahun ini mengalami penurunan drastis dibanding tahun lalu akibat kondisi keuangan nasional dan daerah yang sedang kurang sehat.
Meski demikian, pihak DPRD Kaltara berharap ada perbaikan pada APBD Perubahan mendatang, walau belum bisa menjanjikan hal tersebut secara muluk kepada masyarakat.
Kegiatan reses diakhiri dengan apresiasi dari Syamsuddin Arfah kepada Ketua RT 10 atas keberanian dan kejujurannya dalam menyampaikan jeritan hati warga Selumit Pantai.
Aspirasi ini dipastikan akan menjadi catatan penting Komisi IV DPRD Kaltara untuk terus mengawal kebijakan pendidikan yang berkeadilan.(*/mt)
Discussion about this post