TARAKAN, Fokusborneo.com – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dalam mengelola keuangan daerah mendapat apresiasi tinggi dari parlemen.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Tarakan secara terbuka memberikan pujian atas keberhasilan Pemkot meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh kali berturut-turut.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-26 Masa Sidang III Tahun 2026 dengan agenda pemaparan Pandangan Umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/6/26).
Pandangan fraksi ini dibacakan langsung Sekretaris Fraksi Gerindra, Suryadi Sangkala.
”Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Walikota beserta jajaran eksekutif. Meraih predikat WTP untuk ketujuh kalinya secara beruntun adalah prestasi luar biasa. Semoga capaian ini memacu kinerja yang lebih baik lagi ke depan,” ujar Suryadi.
Meski banjir pujian, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan. Melalui juru bicaranya, fraksi berlambang kepala garuda ini, ada tiga catatan kritis dan strategis agar APBD benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat:
Gerindra mengingatkan keberhasilan APBD tidak boleh hanya diukur dari rapinya laporan administratif atau kepatuhan regulasi semata.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus mampu menghasilkan nilai tambah dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kualitas belanja daerah dituntut harus lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Suryadi.
Menghadapi dinamika ekonomi, Pemkot Tarakan didorong untuk tidak berada di zona nyaman dalam mengandalkan pendapatan daerah yang konvensional.
Gerindra meminta pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif menembus potensi-potensi ekonomi baru guna memicu sumber pendapatan alternatif yang efektif.
Catatan paling tajam tertuju pada realisasi belanja undang. Fraksi Gerindra mendesak Pemkot Tarakan mengutamakan program kerja yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Sektor infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta perbaikan kualitas air bersih PDAM menjadi sorotan utama karena dinilai masih menjadi keluhan pelik warga Tarakan hingga saat ini.
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan sikap resmi mendukung keberlanjutan pembahasan regulasi ini.
“Dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mereka menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 untuk dikaji lebih mendalam pada tahapan legislasi berikutnya,” tegasnya.
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri Wakil Walikota Tarakan, unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda termasuk Dandim 0907 Tarakan dan Wakapolres Tarakan, serta para kepala jajaran OPD, camat, hingga lurah se-Kota Tarakan.(*/mt)
Discussion about this post