Bawaslu Tarakan Rangkul Kelompok Rentan Lewat Layanan Publik Inklusif

TARAKAN, Fokusborneo.com – Langkah nyata menuju pelayanan publik yang ramah bagi semua kalangan ditunjukkan oleh Bawaslu Kota Tarakan.

Guna memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan mendapatkan akses informasi dan layanan hukum pemilu yang setara, Bawaslu Tarakan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan.

​Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto, mengungkapkan bahwa penyusunan standar pelayanan ini sengaja melibatkan berbagai elemen masyarakat agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan.

Salah satu prioritas utama yang diusung adalah keterbukaan akses bagi kawan-kawan penyandang disabilitas.

​”Dalam menyusun standar layanan, kami sangat memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Sarana fisik seperti huruf Braille, ‘guiding block’ (ubin pengarah), dan kursi roda sudah disiapkan. Bahkan, petugas kami di garda depan telah dibekali kemampuan dasar Bahasa Isyarat demi mewujudkan Pelayanan Prima dan Inklusif,” jelas Riswanto.

​Riswanto memaparkan, Bawaslu Tarakan telah merancang 11 jenis layanan publik yang dapat diakses baik secara langsung (offline) dengan mendatangi Kantor Bawaslu, maupun secara daring (online).

​Layanan ini mencakup informasi umum yang dibuka sepanjang waktu, hingga layanan khusus tahapan pemilu seperti penerimaan laporan pelanggaran dan fasilitasi sidang administrasi.

​Menariknya, standar pelayanan di Bawaslu Tarakan dirancang dinamis dan adaptif terhadap regulasi. Jika terjadi pembaruan aturan, standar layanan akan langsung disesuaikan dan disosialisasikan secara terbuka kepada publik melalui media massa dan media sosial.

​Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan kunci di Kalimantan Utara, di antaranya Perwakilan Ombudsman RI Kaltara, ​Komisi Informasi Kaltara, ​KPU Kota Tarakan, Kesbangpol Tarakan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarakan, ​Akademisi (Fakultas Hukum & Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan), ​Mafindo Kaltara, serta Perwakilan dari 18 Partai Politik

​Meski sejauh ini belum ada laporan pelanggaran resmi yang masuk, Bawaslu Tarakan mencatat permohonan informasi dari masyarakat terus berjalan aktif dan terlayani dengan baik. Komitmen ini menegaskan posisi Bawaslu Tarakan sebagai lembaga pengawas pemilu yang terbuka, inklusif, dan akuntabel.(**)