TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie menegaskan kesepakatan ini menargetkan pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun depan menyentuh angka 5,6 persen.
Kesepakatan strategis ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027.
Rapat dipimpin langsung Achmad Djufrie didampingi Wakil Ketua H. Muhammad Nasir dan H. Muddain, serta dihadiri Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala dan jajaran Forkopimda.
Achmad Djufrie menyampaikan penandatanganan ini menandai tahapan penyusunan APBD 2027 melangkah lebih maju sekaligus membuktikan harmonisnya hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif.
Sebelum diketok, draf anggaran tersebut telah dibahas intensif oleh komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
”Nota kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan fondasi awal yang sangat krusial. Kami di DPRD bersama TAPD telah mencermati setiap program prioritas agar postur APBD 2027 nanti benar-benar berpihak pada kebutuhan mendasar dan percepatan pembangunan masyarakat Kaltara,” ujar Achmad Djufrie, Jumat (13/11/26).
Politikus Gerindra menjelaskan, dalam KUA-PPAS 2027, arah kebijakan fiskal difokuskan secara strategis pada peningkatan iklim investasi, penguatan sektor unggulan, pemberdayaan UMKM, hingga penciptaan lapangan pekerjaan baru demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen.
”Kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif ini sangat esensial. DPRD memastikan arah kebijakan fiskal dan penganggaran tahun depan benar-benar responsif terhadap kebutuhan serta dinamika masyarakat luas,” kata Achmad Djufrie.
Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, ia memastikan pengawalan DPRD dalam KUA-PPAS 2027 menjamin alokasi belanja pendidikan telah memenuhi batas minimal wajib (mandatory spending).
Sementara pada sektor kesehatan, anggaran diprioritaskan untuk percepatan penanganan masalah stunting secara komprehensif.(**)
Discussion about this post