TARAKAN, Fokusborneo.com – Ada pemandangan yang tak biasa dalam reses masa persidangan I tahun 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto.
Bertempat di Hotel Lembasung pada Sabtu (14/11/26), kegiatan tersebut tak hanya dihadiri oleh perwakilan RT dan warga, tetapi juga diramaikan oleh puluhan pengemudi ojek online (ojol).
Kedatangan para pencari nafkah jalanan ini bukan tanpa alasan. Mereka datang membawa satu keluhan pelik: kepastian program BPJS Ketenagakerjaan yang hingga kini mandek alias belum jelas juntrungannya.
Perwakilan ojol, Bambang, membeberkan unek-uneknya di hadapan sang legislator. Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dijanjikan bakal ditanggung oleh pemerintah selama satu tahun.
Namun, kenyataannya jauh panggang dari api. “Setelah sudah hampir masanya satu tahun ini sudah lewat Pak, kartu BPJS-nya itu belum dibagikan kepada kami dari tim ojol,” keluh Bambang.
Bambang menyebutkan, pendataan terhadap ojol sejatinya sudah dilakukan sejak lama dengan total pendaftar mencapai 98 orang.
Pihaknya juga mengaku telah berulang kali mempertanyakan nasib kartu tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), namun jawaban yang diterima justru membuat gigit jari.
”Waktu kartunya ditanyakan, jawabannya katanya itu sudah terbit. Maksudnya sudah ada, sudah dicetak. Kenapa kartunya itu belum kami terima? Katanya itu dari Pemkot belum bayar,” ungkap Bambang blak-blakan.
Ojol pun berharap besar kepada Supa’ad Hadianto agar bisa menjadi jembatan penghubung ke Pemerintah Kota Tarakan. Pasalnya, mereka mengeklaim sudah dua kali menerima telepon dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, tetapi tidak ada tanggapan lanjutan.
”Kami ini cuma berharap andalkan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi kami ini pejuang rupiah di jalanan. Mudah-mudahan Pak Supa’ad bisa carikan solusi yang terang buat kami,” pungkas Bambang.
Menanggapi curhatan panas tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto, langsung memasang badan. Ia akan mencoba segera mengusut benang kusut yang dikeluhkan para pengemudi ojol.
Supa’ad mengaku belum bisa memastikan siapa yang salah dalam persoalan ini sebelum melakukan penelusuran mendalam.
Ia menekankan pentingnya melacak akar permasalahan yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja.
“Jadi karena ini masukan, nanti saya telusuri dulu. Problemnya di mana? Yang jelas ini ada hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja,” ujar Supa’ad.
Politisi NasDem tersebut berkomitmen akan membongkar duduk perkara ini, termasuk memastikan apakah ada kendala anggaran di tingkat pemerintah.
Ia menargetkan dalam waktu dekat dirinya akan mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan.
”Nanti kita bedah satu-persatu. Tentu pemerintah menjamin itu ada perjanjian kerja samanya. Besok, hari Minggu, paling lambat hari Selasa saya ke kantor BPJS Ketenagakerjaan sama Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan,” tegasnya.
Supa’ad berharap, jika nantinya solusi sudah ditemukan, penyelesaian utama tentu akan berpihak pada kesejahteraan para pekerja ojol di Tarakan.(**)
Discussion about this post