TARAKAN, Fokusborneo.com – Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan secara resmi menyatakan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) ke tahapan berikutnya.
Konsensus politik lintas fraksi ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan yang mengagendakan penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat Wali Kota Tarakan.
Adapun ketujuh fraksi yang sepakat tersebut meliputi Fraksi PKB, Fraksi Harapan, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi Golkar.
Menanggapi lampu hijau dari seluruh parlemen daerah ini, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, memberikan apresiasi tinggi.
Menurutnya, keputusan ini membuktikan adanya kesamaan visi dan komitmen kuat antara legislatif dan eksekutif untuk melindungi masa depan generasi muda Tarakan dari ancaman nyata narkoba.
”Kami di Bapemperda sangat mengapresiasi kesepakatan bulat dari ketujuh fraksi ini. Ini adalah wujud nyata komitmen politik bersama bahwa darurat narkotika harus dilawan secara serius melalui instrumen hukum daerah yang kuat dan mengikat,” ujar Harjo Solaika
Harjo membeberkan, dalam pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi, terselip sejumlah catatan substantif yang sangat penting untuk dibedah lebih mendalam pada tahapan selanjutnya.
Sejumlah fraksi menekankan penanggulangan narkotika di Kota Tarakan tidak boleh hanya bertumpu pada aspek penindakan hukum semata.
Lebih dari itu, Raperda P4GN ini didorong untuk memuat strategi yang komprehensif, mulai dari pencegahan sejak dini, deteksi dini yang sah, edukasi masif, pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, hingga penyediaan fasilitas rehabilitasi yang manusiawi serta berkelanjutan.
Selain aspek pencegahan sosial, Harjo juga menyoroti masukan konstruktif terkait perlunya perencanaan program yang matang, dukungan penganggaran yang proporsional dari Pemerintah Kota (Pemkot), serta kejelasan mekanisme koordinasi tim terpadu P4GN.
Tim terpadu ini dinilai wajib diperkuat mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan.
Terlebih lagi, posisi geografis Kota Tarakan yang berstatus sebagai kota kepulauan sekaligus kota transit di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara), membuat daerah ini memiliki kerentanan tinggi terhadap masuknya jaringan peredaran gelap narkotika khususnya dari negara tetangga Malaysia sebelum disebar ke berbagai wilayah lain.
”Posisi Tarakan sebagai pintu gerbang perbatasan membuat kerawanan kita sangat tinggi. Oleh karena itu, sinergitas lintas instansi seperti Pemkot Tarakan, BNN, jajaran kepolisian, hingga unsur intelijen mutlak diperlukan. Melalui Raperda P4GN ini, kita ingin memastikan koordinasi tersebut berjalan efektif di lapangan,” tegas Harjo.
Dengan telah disetujuinya Raperda P4GN seluruh fraksi tanpa terkecuali, pihak DPRD Kota Tarakan bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah akan segera menyusun jadwal pembahasan intensif.
Pembahasan ini melibatkan alat kelengkapan dewan dan perangkat daerah terkait guna merumuskan pasal demi pasal agar regulasi yang lahir nantinya benar-benar aplikatif, berdaya guna, dan mampu menyelamatkan masyarakat Tarakan dari bahaya laten narkotika.(**)














Discussion about this post