TARAKAN, Fokusborneo.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dikabarkan telah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).
Langkah ini ditempuh sebagai upaya mengusulkan agar pengelolaan Jalan Gajah Mada dapat dikembalikan menjadi jalan kota.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, saat menyoroti kondisi kerusakan di ruas jalan yang saat ini berstatus jalan provinsi tersebut.
Menurut Randy, usulan pengembalian kewenangan ini muncul karena penanganan kerusakan di ruas jalan tersebut dinilai berjalan kurang optimal sehingga berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
“Saya mendapat informasi bahwa Wali Kota Tarakan telah bersurat kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk mengusulkan agar ruas jalan tersebut dapat dikembalikan kewenangannya menjadi jalan kota,” ujar Randy, Rabu (18/11/26).
Berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tarakan, pemeliharaan Jalan Gajah Mada sebelumnya dapat berjalan lebih cepat saat masih berada di bawah pengelolaan kota.
“Dari informasi Dinas PU Kota Tarakan, ketika pengelolaan masih di tingkat kota, bila ada kerusakan dapat segera ditangani dan tidak berlangsung terlalu lama seperti kondisi saat ini,” jelasnya.
Randy menuturkan, saat masih menjadi kewenangan Pemkot Tarakan, kerusakan yang timbul umumnya bersifat ringan dan dapat lekas diperbaiki. Setelah beralih menjadi jalan provinsi, kondisi kerusakan dinilai semakin berkembang hingga sempat memicu insiden lalu lintas.
“Dahulu jika ada kerusakan, sifatnya masih ringan dan bisa segera ditangani. Namun setelah peralihan kewenangan, kondisinya berkembang cukup serius. Kabarnya, belakangan ini juga sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang cukup berdampak bagi pengendara,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi ini membuat Pemkot Tarakan kerap berada pada posisi yang dilematis di tengah masyarakat. Warga sering kali mengharapkan Pemkot segera menangani jalan berlubang di wilayah Tarakan, sementara sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan pembagian kewenangan jalan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
Di sisi lain, secara aturan, Pemkot Tarakan belum dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk memperbaiki jalan berstatus provinsi karena hal tersebut berpotensi menjadi catatan dalam pemeriksaan atau audit keuangan.
“Apabila dipaksakan untuk ditangani tanpa dasar kewenangan, tentu berpotensi menjadi temuan yang dapat memengaruhi penilaian tata kelola anggaran kota,” katanya.
Sambil menantikan kejelasan proses pengusulan pengembalian status jalan, DPRD berharap Dinas PU Kota Tarakan dan Dinas PU Provinsi Kaltara dapat semakin mempererat koordinasi. Terlebih, upaya normalisasi drainase yang dilakukan pihak provinsi dari arah Gusher dinilai masih perlu menjangkau titik genangan dan kerusakan di sekitar perempatan Jalan Cendrawasih.
“Saya juga telah meninjau langsung ke lapangan bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, Bang Jupri Budiman, dan turut memberikan perhatian khusus. Bang Jupri juga sudah menyampaikan hal ini kepada pihak provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum. Harapannya, sinergi kedua pihak ke depan dapat terjalin lebih baik lagi,” tutup Randy.(**)













Discussion about this post