TARAKAN, Fokusborneo.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dikabarkan telah melayangkan surat resmi kepada Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).
Langkah ini diambil untuk meminta agar status pengelolaan Jalan Gajah Mada dikembalikan menjadi jalan kota.
Kabar tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, saat menyoroti kondisi kerusakan parah yang terjadi di ruas jalan yang saat ini berstatus sebagai jalan provinsi tersebut.
Menurut Randy, desakan pengembalian status kewenangan ini mencuat lantaran penanganan jalan di bawah kendali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dinilai lamban hingga memicu kerusakan fatal dan insiden kecelakaan lalu lintas.
”Saya dengar informasi terakhir Wali Kota Tarakan sudah bersurat kepada gubernur untuk minta kepada Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk jalanan itu dikembalikan saja ke jalanan kota,” ungkap Randy, Rabu (18/11/26).
Berdasarkan data dan informasi yang ia himpun dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tarakan, perawatan Jalan Gajah Mada sejatinya jauh lebih terkendali ketika masih berstatus sebagai jalan kota.
”Karena saya dapat informasi dari Dinas PU Kota Tarakan, selama jalan itu dipegang di Kota Tarakan, tidak pernah terjadi kerusakan yang sedemikian rupa seperti sekarang ini,” bebernya.
Randy menjelaskan, saat masih menjadi wewenang Pemkot Tarakan, kerusakan yang muncul tergolong ringan dan langsung ditangani dengan cepat. Sebaliknya, setelah statusnya beralih menjadi jalan provinsi, kerusakan justru dibiarkan memburuk hingga membahayakan pengguna jalan.
”Dulu terjadi kerusakan, hanya minorlah. Hanya minor dan segera bisa teratasi. Tapi ketika ini beralih, saya dapat informasi, ya bisa sampai sefatal ini. Saya dengar informasinya bahkan baru-baruan ada yang kecelakaan, parahlah mungkin,” tuturnya.
Randy menambahkan, situasi ini membuat Pemkot Tarakan berada dalam posisi serba salah di mata warga. Masyarakat kerap menuntut Pemkot untuk segera memperbaiki jalan berlubang di wilayahnya tanpa memahami pembagian status kewenangan jalan antara kota, provinsi, dan pusat.
Namun, secara regulasi, Pemkot Tarakan dilarang menggunakan anggarannya untuk memperbaiki infrastruktur berstatus jalan provinsi karena berisiko menjadi temuan audit.
“Ketika kita juga memaksakan untuk memperbaiki itu tentu akan menjadi temuan yang berdampak penilaian yang kurang baik terhadap kota,” tegasnya.
Sembari menunggu kejelasan proses pengembalian status jalan tersebut, DPRD mendesak agar Dinas PU Kota Tarakan dan Dinas PU Provinsi Kaltara memperkuat koordinasi.
Apalagi, pengerjaan normalisasi drainase yang dilakukan pihak provinsi dari arah Gusher dinilai belum menyentuh titik terparah di kawasan perempatan Jalan Cendrawasih.
”Saya juga tinjau langsung bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, Bang Jupri Budiman, saya mengatensi langsung. Bang Jupri juga sudah mengatensi pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umumnya. Saya harapkan sinergi mereka ini bisa lebih baik,” pungkas Randy.(**)











Discussion about this post