TARAKAN, Fokusborneo.com – DPRD Kota Tarakan bergerak cepat menutup celah agar putra-putri daerah tidak lagi menjadi penonton di tanah sendiri.
Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang baru saja disepakati, investor yang berbisnis di Tarakan kini dipastikan wajib memprioritaskan warga lokal hingga porsi 65 persen naik dari sebelumnya di naskah akademik hanya 60 persen.
Langkah ini dirumuskan Pansus DPRD Kota Tarakan bersama serikat pekerja, APINDO, dan HIPMI, merespons gelombang angkatan kerja baru di Tarakan yang menyentuh angka 800 hingga 1.000 orang setiap tahunnya.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan sekaligus Ketua Pansus, Adyansa, menegaskan kehadiran regulasi ini bukan sekadar mematok angka, melainkan menjawab keresahan jangka panjang para orang tua dan pemuda di Tarakan yang selama ini kerap terbentur aturan perusahaan.
”Kita memperjuangkan tenaga lokal yang betul-betul jangan sampai anak-anak dan adik-adik kita yang ingin bekerja akhirnya tidak bisa bekerja karena tidak adanya regulasi yang mengikat oleh pemerintah kota,” ujar Adyansa usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (17/11/26).
Dalam draf final aturan tersebut, kuota 65 persen itu dirinci secara proporsional. Sebanyak 60 persen dialokasikan untuk tenaga kerja operasional, sementara 5 persen sisanya difokuskan untuk tenaga kerja berkeahlian khusus.
Tak berhenti di situ, Raperda ini juga mendesain sistem pengamanan ganda. Di dalamnya turut diatur perlindungan bagi kelompok rentan seperti pekerja perempuan dan penyandang disabilitas, serta mandat bagi pemerintah daerah untuk aktif menggenjot pelatihan vokasi dan sertifikasi keahlian.
Artinya, saat investor menanamkan modal di Bumi Benuanta, pemda sudah siap siaga memegang data tenaga terampil yang dibutuhkan industri.
”Investor yang ingin berinvestasi di Tarakan pasti sudah akan melirik adik-adik kita yang berdomisili di Tarakan supaya tidak ke mana-mana lagi. Mereka cukup datang ke dinas meminta kebutuhan tenaganya, dan ini sudah dipersiapkan semua,” jelas Adyansa.
Setelah Raperda ini disahkan dalam sidang paripurna dalam waktu dekat, DPRD memberikan waktu transisi selama satu tahun bagi instansi terkait untuk melakukan sosialisasi massif ke seluruh korporasi.
Adyansa memastikan lembaganya tidak sekadar mengetok palu, melainkan mengawal implementasi Perda ini di lapangan agar benar-benar menjadi instrumen hukum yang bertaring. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja juga telah diminta untuk langsung tancap gas menseriusi aturan ini.
”Pastinya saya sebagai anggota dewan selama menjabat akan terus mendorong terkait Perda ini harus dijalankan dan disampaikan ke perusahaan-perusahaan. Tadi juga sudah saya sampaikan kepada Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk menseriusi hal ini,” pungkasnya.(**)












Discussion about this post