Penyusunan Naskah Akademik Tahap Finalisasi, Raperda Perbukuan dan Literasi Inisiatif DPRD Kaltara

TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja finalisasi Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perbukuan dan Literasi. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kayan Hall, Hotel Tarakan Plaza, pada Rabu (19/3/25).

Rapat dibuka langsung Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa raperda ini, merupakan inisiatif DPRD. Tujuannya, menyusun raperda tersebut, untuk menciptakan ekosistem perbukuan yang kondusif serta meningkatkan literasi masyarakat di Kaltara.

“Raperda ini akan menjadi payung hukum yang kuat bagi dunia perbukuan di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Dalam rapat finalisasi penyusunan naskah akademi ini, juga turut hadir sejumlah anggota DPRD dari Komisi IV, termasuk Ketua Komisi IV Tamara Moriska, Wakil Ketua Komisi IV Dr. H. Syamsuddin Arfah, serta anggota lainnya diantaranya Supa’ad Hadianto, Dino Andrian, Listiani, Rahman, Muhammad Hatta, Vamelia, Ruman Tumbo, dan Hj. Siti Laela. Hadir pula Anggota Komisi III, H. Yancong.

Selain itu, dihadir juga Kepala Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Supriyatno, S.Pd., M.A., serta Policy Lead INOVASI Jakarta, Ir. Handoko Widagdo, M.A. Serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja Komisi IV juga turut serta dalam pembahasan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Supriyatno menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltara atas inisiatif dalam menyusun raperda ini.

“Provinsi Kalimantan Utara menjadi yang pertama merancang Perda Perbukuan dan Literasi, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya batasan yang jelas antara perbukuan dan literasi dalam raperda ini, sehingga regulasi yang disusun dapat sesuai dengan asas dan tujuan yang diakomodir dalam pasal-pasalnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memasukkan aspek pembiayaan, kolaborasi, serta sistem monitoring dalam implementasi Perda ini ke depan.(**)