TARAKAN – Honorer R2 dan R3 akan melaksanakan aksi damai secara nasional, menuntut penolakan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Sebagai informasi, R2 ialah honorer K2 masuk database BKN yang ikut seleksi PPPK 2024, tetapi tidak mendapatkan formasi. Sedangkan R3 ialah non-ASN atau honorer yang sudah masuk database BKN, tetapi tidak kebagian formasi alias tidak lulus seleksi PPPK 2024.
Meski seruan aksi akan dilaksanakan di beberapa daerah, namun khusus di Kota Tarakan, Provinsi Kaltara belum ada informasi berkaitan dengan rencana aksi.
Saat dikonfirmasi, ketua Ikatan Tenaga Kontrak Tarakan (ITKT), Johari Galper mengatakan di Tarakan ada 6 orang tenaga kontrak yang tidak lolos PPPK.
“Saya jelaskan di Tarakan ada 6 orang, satu orang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dia salah kamar (formasi) harusnya dia mendaftar di cipta karya daftar di perencanaan makanya gagal,” jelasnya, Senin (9/6/2025).
Selanjutnya, ada yang di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan jurusan elektro namun formasi yang dibuka teknik industri. Kemudian Dinas Perhubungan juga sama salah formasi yang dibuka pendidikan SMA namun yang bersangkutan memiliki ijazah S1.
“Kita waktu itu daftarnya sendiri – sendiri, seharusnya ada komunikasi atau sosialisasi dari Badan Kepegawaian kepada honorer,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi, Johari mengungkapkan bahwa honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun ini rencana akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu, namun sampai saat ini masih belum ada kepastian.
“Saya dengan kabar mengabdi dulu nanti diberikan PPPK paruh waktu, begitu informasinya,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post