Donal Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Perhatikan Wilayah Perbatasan

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi.

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Donal, S.Pd, Donal berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah ini.

Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi membuka mata terhadap kondisi wilayah perbatasan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Empat atau Kabudaya dan Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Buka mata! Wilayah perbatasan bukan beban, tapi aset penting bangsa yang butuh perhatian serius,” tegas Donal, Senin (16/6/2025).

Menurut Donal, pemerintah belum sepenuhnya hadir menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.

Sementara kondisi wilayah perbatasan Nunukan masih sangat memprihatinkan. Dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

“Masih banyak kecamatan yang terisolasi karena akses jalan belum tembus hingga hari ini. Tiga kecamatan di dapil saya, akses jalannya masih sangat memprihatinkan, setiap tahun banjir dan longsor, tapi belum ada respons konkret dari pemerintah,” ungkapnya.

Donal berharap pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Ia pun menyebut, pemerintah pusat dan provinsi seharusnya memberikan perhatian kepada daerah perbatasan karena wilayah tersebut merupakan garda terdepan negara.

“Tapi, kebijakan yang ada saat ini justru memperlihatkan adanya kesenjangan sosial,” tandasnya.

Donal juga menyoroti kurangnya kunjungan pejabat pemerintah pusat ke wilayah perbatasan, termasuk desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia seperti Keningau dan Sarawak.

“Kalau tidak turun langsung ke lapangan, bagaimana mau tahu kondisi riil? Data tidak bisa didapat dari belakang meja. Negara harus hadir langsung,” tandasnya.

Padahal, kunjungan semacam itu sangat penting untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kalau wilayah strategis seperti perbatasan saja diabaikan, ini menunjukkan ada diskriminasi pembangunan. Pemerintah harus berhenti melihat dengan ‘kacamata kota’,” katanya.

Sementara, wilayah perbatasan memiliki potensi budaya dan sejarah yang kuat, termasuk keberadaan kerajaan dan nilai adat yang masih lestari. Potensi tersebut bisa dikembangkan jika mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.

Donal menambahkan, pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat perbatasan.

“Pemerintah jangan cuma fokus ke pembangunan ekonomi di pusat kota. Perbatasan juga punya kontribusi besar terhadap negara, apalagi dari aspek geopolitik dan keamanan,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah harusnya segera bergerak mempercepat pembangunan jalan serta infrastruktur dasar di wilayah perbatasan. Termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Donal mengaku prihatin karena aspirasi masyarakat perbatasan sering kali tidak sampai ke telinga pemerintah pusat. Padahal, warga perbatasan sangat berharap hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sebagai wakil rakyat, Donal turut menyampaikan komitmennya untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat perbatasan.

“Ketertinggalan harus segera diatasi agar masyarakat tidak termarginalkan. Harapan saya, pemerintah pusat dan provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini terpinggirkan,” pungkasnya. (*/rn)