TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) bersama Komisi 2 DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Hotel Duta, Tarakan, Senin (6/10/25).
Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini, termasuk Anggota DPRD Provinsi Kaltara Rahmat Sewa dan Anggota DPRD Kota Tarakan Markus Minggu, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memilih pemimpin secara cerdas dan rasional.
Anggota Komisi 2 DPR RI, Deddy Sitorus, menegaskan pentingnya memilih pemimpin dan anggota legislatif berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming uang.
Deddy Sitorus membuka komentarnya dengan menyampaikan betapa pentingnya peran masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) khususnya Tarakan, dalam menentukan nasib daerah.
Ia menyoroti fenomena politik uang yang marak terjadi menjelang hari pencoblosan dan dampaknya terhadap kualitas wakil rakyat yang terpilih.
”Waktu Pemilu kemarin, dua hari sebelum coblosan, jalan-jalan kita, pasar ramai. Pada waktu itu hampir semua caleg mengeluarkan duit minimal Rp250.000 satu suara. Tapi yang terjadi setelah Pemilu, datang lagi kan?” ungkap Deddy Sitorus.
Ia mengakui situasi ini adalah tantangan bersama, tetapi menekankan bahwa masyarakat memiliki peran untuk menghentikan siklus politik transaksional yang merugikan.
”Ini situasi yang kita hadapi. Semua kita punya andil di sana. Karena DPR RI, DPRD Provinsi, Kota adalah orang-orang yang dikirim oleh masyarakat kita. Kalau kita pilih mereka dengan hati, pasti mereka datang lagi, datang lagi,” tegasnya.
Deddy Sitorus mengajak masyarakat untuk merenung mengenai fungsi utama anggota legislatif. Jika anggota dewan terpilih karena uang, maka mereka tidak akan fokus pada permasalahan rakyat, seperti banjir, jalan rusak, atau kesulitan mendapatkan program sosial.
”Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini, saya mengajak kita berpikir. Bagaimana kita membuat supaya ada pesan politik, kita ini menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak positif dari terpilihnya wakil rakyat yang berintegritas jauh lebih besar daripada uang yang diterima saat Pemilu.
“Itu pasti lebih besar daripada uang Rp250.000 ini. Kalau wakil rakyat terpilih tanpa uang, pasti akan memperjuangkan anak-anak bisa betul-betul dapat beasiswa dan kita enggak perlu lagi minta-minta pasti akan diperjuangkan,” kata Deddy Sitorus.
Walikota Tarakan, dr. Khairul, yang turut hadir, secara tegas menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Tarakan yang hanya mencapai 61,21%.
Padahal, Walikota menekankan memilih adalah tindakan krusial yang menentukan nasib masyarakat selama lima tahun ke depan.
dr. Khairul juga mengingatkan bahaya memilih berdasarkan politik transaksional, yang akan merugikan masyarakat sendiri.
”Jangan memilih karena sesuatu. Jangan korbankan masa depan hanya demi kepentingan jangka pendek. Mari menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab,” pesannya.
Walikota Khairul menekankan tujuan pendidikan pemilih adalah mendorong masyarakat menjadi pemilih yang partisipatif, yang datang ke TPS dan memilih calon yang benar, bukan karena iming-iming atau pragmatisme sesaat.
Menutup pesannya, Khairul dengan menekankan seorang pemimpin yang baik dan terpilih atas dasar kejujuran akan merasa memiliki hutang janji kepada rakyatnya, dan akan berupaya merealisasikan janji tersebut.
“Ini menunjukkan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kapabilitas. Melalui pendidikan pemilih berkelanjutan ini, diharapkan lahir pemilih yang semakin kritis dan rasional, sehingga kualitas demokrasi semakin baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat,” pesannya.
Sementara itu, Anggota KPU Kota Tarakan, Jumaidah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi 2 DPR RI, khususnya Anggota Komisi 2 Deddy Sitorus, atas fasilitas sosialisasi ini.
“Salah satu tugas berkelanjutan KPU pasca Pemilu adalah melakukan pendidikan politik dan pemutakhiran data pemilih,” ujarnya.
KPU menyambut baik dukungan dari Komisi 2 DPR RI mengingat keterbatasan anggaran KPU untuk sosialisasi ke masyarakat.
“Saya berharapnya sosialisasi tidak hanya di hotel, tapi kalau bisa itu masyarakat langsung,” harapnya.
Jumaidah juga mengimbau warga untuk proaktif mengundang KPU dalam kegiatan perkumpulan untuk mendapatkan informasi seputar Pemilu.
”Bantu kami ya, jadi kerja-kerja KPU itu tidak akan bisa berhasil tanpa support dari semua pihak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jumaidah menjelaskan KPU seluruh Indonesia, termasuk Kota Tarakan, sedang melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara terbatas untuk memverifikasi data masyarakat yang sudah meninggal berdasarkan data Dukcapil dan BPS, serta data warga berusia 100 tahun ke atas.
Ia meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan jika ada keluarga yang sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai pemilih, dengan membuat surat pernyataan dari keluarga yang sah.(Mt)
Discussion about this post