BULUNGAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait kondisi infrastruktur vital di Kabupaten Bulungan.
Hal itu, disampaikan Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie saat pertemuan dengan rombongan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. Ia berharap untuk menyuarakan perlunya intervensi segera kepada pemerintah pusat.
Djufrie menyebut rusaknya ruas jalan menuju kawasan strategis nasional Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan, cukup parah dan butuh perhatian.
Apalagi wilayah tersebut adalah lokasi dari proyek ambisius Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), yang seharusnya didukung aksesibilitas yang prima.
”Aksesibilitas menuju Tanah Kuning, yang notabene adalah kawasan strategis nasional dengan adanya KIHI, masih jauh dari kata memadai,” tegas Achmad Djufrie.
Ia menggarisbawahi masalah infrastruktur ini menimbulkan dampak ganda. Pertama, jalan yang buruk dapat menghambat logistik dan progres pembangunan KIHI itu sendiri. Kedua, Tanah Kuning kini telah menjadi destinasi rekreasi publik, sehingga kondisi jalan yang rusak membahayakan dan mengurangi kenyamanan warga.
Djufrie secara eksplisit meminta Komisi V DPR RI untuk menggunakan pengaruhnya dalam mendorong percepatan perbaikan.
”Kami mohon Komisi V dapat menjadi katalisator bagi percepatan peningkatan infrastruktur jalan di sini. Kualitas akses ini adalah penentu agar kawasan Tanah Kuning tidak hanya dilihat sebagai pusat industri, tetapi juga sebagai ruang publik yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ungkapnya.
Meskipun menyadari tanggung jawab administrasi jalan tersebut berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bulungan, Ketua DPRD Kaltara ini menekankan pentingnya dukungan finansial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, tanpa sinergi anggaran dan kebijakan antara pemda, DPRD, dan pemerintah pusat, pembangunan di Kaltara akan timpang. Fokus tidak boleh hanya tertuju pada area industri, melainkan harus mencakup seluruh infrastruktur yang menjamin kesejahteraan dan mobilitas masyarakat.(**)
Discussion about this post