KUTAI KARTANEGARA, Fokusborneo.com – Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turun ke Kelurahan Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Senin (31/8/2026).
Tim meninjau lokasi WIUP PT Singlurus Pratama dan memasang plang penertiban pada kawasan yang menjadi sasaran penataan penguasaan serta pemanfaatan hutan.
Lokasi tersebut berada di sekitar kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura). Penertiban dilakukan pemerintah untuk memastikan penggunaan kawasan hutan mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mencegah aktivitas penambangan ilegal di area yang memiliki fungsi konservasi.
Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono mengatakan jajaran TNI dilibatkan untuk membantu pengamanan kegiatan Satgas PKH selama berada di lokasi.
“Kodam VI/Mulawarman mendukung kegiatan Satgas PKH di lapangan, terutama dari sisi pengamanan. Personel kami membantu memastikan rangkaian kegiatan peninjauan sampai pemasangan plang berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan,” kata Krido.
Tim tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WITA. Rombongan terlebih dahulu menerima paparan dari Dankorwil terkait kondisi kawasan dan titik yang menjadi sasaran penertiban sebelum melakukan pemeriksaan lapangan.
Setelah paparan, tim bergerak menuju titik peninjauan. Pemasangan plang dilakukan sebagai bagian dari tindakan penertiban terhadap kawasan hutan yang menjadi objek kegiatan Satgas PKH.
Rombongan pusat melibatkan unsur Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Badan Informasi Geospasial, BPKP, KLHK dan Kementerian ESDM. Di antaranya Jampidsus Kuntandi, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantoro serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Dari daerah, kegiatan dihadiri Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Bupati Kutai Kartanegara Dr. Aulia Rahman Basri, Dandim 0906/Kukar Letkol Arm Benny Budiman, Dansatgas Halilintar Brigjen TNI Edwin Apria Candra dan Dansatgas Garuda Brigjen TNI Herlambang Wahyu Kusumah.
Krido mengatakan pengamanan tidak berhenti pada saat kegiatan pemasangan plang. Pemantauan tetap diperlukan untuk melihat kondisi kawasan setelah penertiban, terutama pada wilayah yang berbatasan dengan aktivitas pertambangan.
“Setelah kegiatan hari ini, pengawasan tetap diperlukan. Kami akan berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melihat perkembangan di lapangan dan memastikan kawasan yang sudah ditertibkan tidak kembali digunakan untuk aktivitas yang melanggar ketentuan,” ujarnya.
Menurut Krido, pengamanan juga diperlukan untuk menjaga batas kawasan Tahura. Kejelasan batas menjadi salah satu hal penting agar aktivitas di sekitar kawasan hutan tidak masuk ke area yang telah ditetapkan untuk perlindungan.
“Batas kawasan perlu dijaga bersama. Apabila ada kegiatan atau aktivitas baru di sekitar lokasi, tentu akan dilihat status dan ketentuannya. Kami akan membantu pengamanan sesuai tugas dan kewenangan di lapangan,” katanya.
Penertiban berlangsung tanpa gangguan. Setelah pemasangan plang, pemantauan terhadap kawasan tetap dilakukan oleh unsur terkait untuk mencegah munculnya kembali aktivitas perambahan maupun penambangan ilegal.
Krido menegaskan dukungan Kodam VI/Mulawarman akan disesuaikan dengan kebutuhan operasi Satgas PKH di wilayah tersebut.
“TNI tetap siap membantu pengamanan apabila ada kegiatan lanjutan dari Satgas PKH. Koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait juga tetap berjalan sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya. (*/saf)
Discussion about this post