BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program strategis nasional. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud saat menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus di Ruang VVIP Balai Kota Balikpapan, Rabu (12/11/2025).
Pertemuan yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Dr. Ir. Bagus Susetyo, MM, serta sejumlah pejabat struktural Pemkot Balikpapan itu membahas sejumlah agenda penting, di antaranya program Koperasi Merah Putih dan Mitra Binaan Government (MBG) yang menjadi bagian dari prioritas nasional.
Rahmad Mas’ud menyampaikan bahwa Pemkot Balikpapan siap melaksanakan arahan Kementerian Dalam Negeri agar setiap program strategis pusat dapat berjalan optimal di daerah.
“Program-program ini menjadi perhatian Pak Mendagri melalui Wakil Menteri. Kami akan memastikan seluruhnya berjalan sesuai arahan dan dilaporkan secara berkala,” ujarnya.
Menurut Rahmad, berbagai program dari pemerintah pusat memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM. Pemkot Balikpapan, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar implementasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif di lapangan.
Selain membahas ekonomi, Wali Kota juga menegaskan dukungan penuh terhadap program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Program ini sejalan dengan visi kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur secara menyeluruh,” tegas Rahmad.
Dalam kesempatan yang sama, Rahmad turut menyoroti hasil evaluasi Wamendagri terkait mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Ia menjelaskan, desain dan formula TKD sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk menjamin pemerataan pembangunan dan manfaatnya bagi masyarakat di seluruh daerah.
“Kami memahami mekanisme TKD ini dan akan menyesuaikan perencanaan daerah agar tetap fokus pada pelayanan publik,” ujarnya.
Rahmad menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan terus berkomitmen menjalankan birokrasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat agar Balikpapan tetap kondusif, nyaman, dan menarik bagi investor serta pelaku UMKM,” katanya.
Ia juga menyoroti peran penting sektor UMKM sebagai penopang utama ekonomi daerah. “UMKM terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis, termasuk pandemi COVID-19. Pemkot akan terus memperkuat dukungan agar sektor ini tetap tumbuh berkelanjutan,” tambahnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Rahmad mengakui adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia memastikan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap menjadi fokus utama dalam APBD 2026.
“Untuk sementara, kegiatan seremonial termasuk pemberian insentif bagi wartawan kita tunda. Fokus kita tetap pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Rahmad menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil Pemkot Balikpapan berorientasi pada efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pemerintah pusat, menurutnya, menjadi kunci terciptanya stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di daerah.
“Melalui kerja sama yang solid dengan pemerintah pusat, kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Balikpapan,” tutupnya.(**)
Discussion about this post