TARAKAN, Fokusborneo.com – Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kota Tarakan tengah menghadapi tantangan berat. Meski berstatus sebagai kota dengan jumlah penduduk terpadat di Kalimantan Utara (Kaltara), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan justru mengalami pemangkasan anggaran operasional yang drastis.
Kondisi ini terungkap saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kaltara yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Muhammad Nasir, bersama anggota Komisi I, Herman dan Ladullah, ke kantor Disdukcapil Tarakan, Kamis (29/1/26).
Kepala Disdukcapil Tarakan, Hery Purwono, S.STP, memaparkan pihaknya saat ini bekerja dengan keterbatasan yang ekstrem. Masalah utama terletak pada minimnya anggaran pengadaan perangkat dan biaya operasional perjalanan dinas.
”Anggaran kami sangat minim, perjalanan dinas tahun ini hanya dijatah dua kali dalam setahun. Untuk koordinasi mengambil blangko ke provinsi saja, tahun lalu kami bisa sepuluh kali, tapi tahun ini anggaran hanya cukup untuk empat kali,” ungkap Hery.
Kondisi ini memaksa petugas melakukan cara-cara kreatif yang memprihatinkan. “Kadang kami harus menitip pengambilan blangko kepada teman-teman yang sedang ada kegiatan di provinsi untuk dibawa pulang ke Tarakan, karena anggaran kami tidak cukup,” tambahnya.
Selain itu, Hery menyebutkan kebutuhan cetak Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 10.000 keping per tahun, namun kemampuan anggaran hanya mencakup 4.000 keping.
Ia berharap ada pola bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berupa hibah barang.
“Kami tidak berharap bantuan uang tunai langsung, tapi mungkin bisa melalui provinsi dalam bentuk barang, seperti komputer, printer, atau blangko, agar pelayanan tetap jalan,” bebernya.
Mendengar keluhan tersebut, para pimpinan dan anggota DPRD Kaltara memberikan respons mendalam.
Anggota Komisi I, Ladullah menegaskan urusan Capil adalah urusan hidup dan mati masyarakat yang tidak boleh terhenti hanya karena masalah alat.
”Jujur, dinas yang paling sibuk itu ya Disdukcapil. Mulai lahir sampai meninggal kita urusan dengan Capil. Kami di Komisi I akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan ke provinsi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat karena masalah peralatan,” tegasnya.
Ladullah juga mengapresiasi kebijakan Disdukcapil Tarakan terkait perubahan nama. Dimana perubahan ejaan kecil seperti huruf bisa melalui kebijakan dinas, namun perubahan besar tetap harus ke pengadilan.
“Kami akan kawal ke provinsi agar sarana prasarana segera diperhatikan,” tegas Ladullah.
Anggota Komisi I lainnya, Herman, mengakui selama ini provinsi sering terfokus pada wilayah terluar (3T). Namun, melihat beban Tarakan yang juga melayani warga dari luar daerah baik itu mahasiswa/pelajar dari Malinau dan Nunukan, bantuan harus segera dikucurkan.
”Ternyata Tarakan sangat membutuhkan support. Kami banyak mendapat informasi bahwa mahasiswa dari luar daerah pun merekam KTP di sini agar tidak perlu pulang jauh yang memakan biaya. Insyaallah, kami akan sampaikan kebutuhan laptop, printer, dan hibah barang ini saat rapat dengan Disdukcapil Provinsi nanti,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltara ini mengaku kaget dengan minimnya jatah perjalanan dinas untuk instansi pelayanan publik sepenting Disdukcapil.
”Masalah perjalanan dinas dua kali setahun itu bagaimana orang mau kerja? Ini akan menjadi pertimbangan kami untuk berkoordinasi dengan Walikota dan Provinsi. KTP ini dampaknya luar biasa, kalau tidak punya KTP orang susah mengurus kesehatan atau sekolah anak,” ungkapnya.
Politisi Golkar itu juga menyoroti urgensi ketersediaan blangko KTP yang permintaannya mencapai 10.000 per tahun namun hanya terpenuhi 4.000.
“KTP ini dampaknya luar biasa. Orang mau bawa anak ke luar negeri atau urusan kesehatan kalau tidak punya KTP itu susah. Kami akan mendorong agar ada formulasi bantuan dari provinsi agar target 10.000 keping itu tercapai minimal tahun ini,” pungkasnya.
Meski dalam keterbatasan, Disdukcapil Tarakan tetap menunjukkan prestasi dengan kinerja yang terpenuhi dan inovasi aplikasi “Si Kepo” untuk mempermudah warga.
Bentuk komitmen, DPRD Kaltara segera memanggil mitra terkait di tingkat provinsi guna menindaklanjuti krisis sarana prasarana di Kota Tarakan.(*/mt)
Discussion about this post